TINTAKALTIM.COM-Anggota DPRD asal daerah pemilihan Balikpapan Barat, H Alwi Alqadrie langsung merespons sikap protes warga Kelurahan Margomulyo terkait kebijakan komunitas pagar (gate community) atau penutupan jalan yang tidak sesuai dengan hasil rapat.
Ia meminta, PT Pertamina RU V yang membuat kebijakan tidak ingkar atau mengabaikan keputusan rapat di lapangan. Karena, keputusan rapat adalah putusan tertinggi warga.
“Kalau diputuskan dalam rapat harus sesuai. Jangan sepakat dalam rapat tapi lapangan berbeda. Ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” ujar Alwie saat diminta komentarnya seputar protes warga Kelurahan Margomulyo, Selasa (29/12/2020).
Warga Margomulyo dari beberapa RT protes. Ini karena adanya kebijakan tidak sesuai dengan kesepakatan rapat. Dalam rapat tidak ketat dan proses penutupan jalan atau kebijakan ‘komunitas pagar’ (gate community) fleksibel. Dengan menyulitkan warga, dinilai perusahaan BUMN ini pun arogan. Protes terjadi, hingga warga membentang spanduk sebagai wujud kebijakan yang merugikan dengan berbunyi: Pengumuman: Untuk Warga Kompleks Pertamina (Komperta) Gn Empat dan Sekitarnya, Mulai Tanggal 1 Januari 2021, Jalan Menuju Gn Empat Akan Ditutup Sampai Batas Waktu yang Tidak Ditentukan. (Tertanda Warga Margo Mulyo).
Menurut Alwi yang juga anggota Fraksi Partai Golkar ini, pihaknya sudah mendengar informasi tersebut. Dan sedang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tentu, semua informasi akan dijadikan bahan untuk koordinasi dengan pihak Pertamina RU V.
“Insya Allah sore akan kami tindaklanjuti. Sebab ini menyangkut kepentingan warga banyak. Harus selesai dan solusi Pertamina jangan merugikan,” pinta Alwi yang juga Ketua Komisi III (bidang pembangunan) DPRD Balikpapan ini.
Sementara itu secara terpisah, Humas RU V Pertamina Balikpapan Roberth Dumatubun mengatakan, sikap anggota DPRD Balikpapan untuk turun ke lapangan dinilai positif. Sebab, ini menyangkut protes warga.
“Ya saya pikir lebih baik. Kami dari Pertamina juga tidak tinggal diam, akan mencari solusi. Menyangkut kaitan hasil rapat yang disebut tidak sesuai implementasi di lapangan akan kami koordinasikan,” ujar Roberth. (tig)
