TINTAKALTIM.COM-Rasa aman kebutuhan seluruh elemen masyarakat. Sehingga, melihatnya harus objektif. Polisi tak bisa kerja sendiri, untuk itu masyarakat perlu juga waspada. Apalagi dengan istilah yang disebut ambang gangguan (AG)
Itu kaitan proses pembangunan yang dikaitkan dengan kamtibmas di lingkungan masyarakat. “Jadi ini juga salahsatu upaya program Jumat Curhat, untuk membina masyarakat dan ikut andil dalam menjaga kamtibmas. Polisi punya bhabinkamtibmas tapi terbatas,” kata Direktur Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Kaltim Kombes Pol Anggie Yulianto Putro saat berbicara di hadapan undangan Jumat Curhat di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Balikpapan, Jumat (11/08/2023)
Acara itu dihadiri Plt Kepala Bapas Kelas II Balikpapan Husni Tamrin, pihak Kelurahan Damai Bahagia, seluruh satuan kerja dan fungsi di Polda Kaltim yakni AKBP Misliadi Mustafa (Diresrikum), Ridho (Direskrisus), Rizky (Ditpolairud), Hari (Ditpamobvit), Agung (Ditintelkam), Kompol Retno Ariani SH SIK (Ditlantas), Kapolsek Selatan AKP Abu Sangit, bhabinkamtibmas, babinpotdirga, Ustaz Habib Agus Alqadrie dan undangan serta sejumlah clien bapas.
Menurut Anggie, proses pemetaan gangguan keamanan itu memang dari polisi tetapi peran masyarakat juga diperlukan. Sebab, mereka yang mengetahui kondisi di masing-masing daerah tempat tinggal.
“Misalnya jika pagi, ambang gangguan itu sudah dipetakan polisi. Hadir di persimpangan membantu menertibkan lalin. Hanya personelnya terbatas,” kata Anggie.
Karena kata Anggie, jika ambang gangguan tak diwaspadai, bisa meningkat menjadi gangguan nyata (GN). Ya, ambang gangguan itu kaitannya dengan situasi atau kondisi kamtibmas yang apabila tak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan meningkat menjadi gangguan sebenarnya.
“Jumat Curhat ini bagian untuk sama-sama mencari solusi di masyarakat. Karena, digelar dari tingkat Mabes Polri, polda se-Indonesia, polres hingga polsek. Selain solusi, polisi juga ingin mendekatkan diri dengan masyarakat agar bisa sama-sama menjaga kamtibmas,” kata Anggie yang mantan Kapolres Paser (Tanah Grogot) ini dan sahabat baik Husni Thamrin yang juga pernah bertugas di Paser sebagai kepala rutan.
Dalam uraian Anggie, kamtibmas itu harus dijaga oleh multi-stakeholders. Oleh karenanya, dukungan masyarakat sangat diperlukan. Karena, potensi gangguan itu bisa diatasi dengan pre-emtif lewat bimbingan dan penyuluhan. Termasuk, di kegiatan Jumat Curhat.
“Kalau sudah masuk ambang gangguan, maka mengatasinya dengan upaya pencegahan (preventif) yang lebih dititikberatkan pada menolong keselamatan orang,” ujarnya.
Tetapi, jika sudah masuk kea rah gangguan nyata, maka penyelesaiannya dengan cara tindakan represif yakni penegakan hukum karena adanya pelanggaran. “Kita hindari jangan sampai terjadi gangguan nyata. Makanya, ayo kita sama-sama menjaga kamtibmas,” kata Anggie
DUKUNGAN POLISI
Sementara itu, Husni Thamrin menegaskan, bahwa Bapas adalah Balai Pemasyarakatan yang tujuannya memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai peraturan perundang-undangan.
“Ada pembebasan bersyarat (PB) pada 2/3 masa pidana hingga bebas murni. Tetapi, sebelumnya harus dilakukan penelitian kemasyarakatan (litmas),” kata Husni.
Tetapi katanya, masalah yang sering muncul adalah clien yang sudah mendapat PB, ada yang menghilang atau tidak melapor. “Padahal ketentuannya kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 kali. Dan ini sering diabaikan,” ujar Husni.
Persoalan lainnya, clien Bapas itu yang sudah dapat BP, juga melakukan perubahan alamat atau tempat tinggalnya. “Dukungan kepolisian kami sangat perlukan,” ujar Husni
Dalam sesi diskusi, Bianca juga mengusulkan, apakah bisa dibuat kerjasama dengan kepolisian kaitan clien yang menghilang, sehingga dilakukan pengawasan. Padahal, penjaminnya sudah ada.
“Ditanya ke keluarga tidak ada. Ini yang sering terjadi. Sehingga, clien itu bisa jadi daftar pencarian orang (DPO). Sehingga, ke depan polisi bisa membantu bagaimana agar clien yang dapat BP itu tidak sampai menghilang sehingga bisa melakukan pengawasan bersama,” ujar Bianca.
Clien Bapas ini menurut petugas Bapas Deasy, seorang yang memperoleh program re-integrasi pembebasan bersyarat (PB) atau cuti dan lainnya. Nanti dikeluarkan surat keputusan re-integrasi (penyatuan kembali di masyarakat).
“Jika sudah begitu, mereka bisa menjalani sisa masa pidananya di luar lapas atau rutan untuk diberikan pembimbingan oleh Bapas. Tetapi, terkadang ada yang tak melapor dan menghilang,” ujar Deasy.
Sebenarnya, saat mendapat PB kata Deasy, pihak keluarga juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan mengingatkan anggota keluarga wajib lapor. “Jika tidak wajib lapor 3 kali, bisa lho dicabut PB-nya dan bisa kembali ke lapas atau rutan,” ujar Deasy.
Dalam hal pengawasan ini, menurut Dirbinmas nantinya akan dibahas di tingkat polda-polres. Apakah memang kebijakannya bisa dilakukan di daerah.
“Kita sebenarnya memberi kepercayaan kepada penjamin. Hanya, ini gagasan menarik untuk dibahas. Atau, nanti juga perlu dilakukan sosialisasi maksimal,” ujar Dirbinmas Anggie Yulianto Putro. (gt)
