TINTAKALTIM.COM-Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE ME dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan Habib Mahdar Abubakar Alqadri masuk dalam jajaran penasehat Forum Bela Negara (FBN) Provinsi Kaltim yang dikukuhkan pada Selasa (23/11/2021) di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan.
Bukan itu saja, walikota dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda), Kepala Kesbangpol Kaltim, Ketua MUI Balikpapan mendapat penyematan pin sebagai komitmen untuk men-support agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga dengan melibatkan seluruh elemen di Provinsi Kaltim.
“Jadi terimakasih kepada forkompimda Provinsi Kaltim dan Balikpapan yang telah mendukung dilantiknya pengurus Forum Bela Negara di Kaltim. Semoga wadah ini menjadi tempat pembinaan dan kesadaran warga untuk bela negara,” kata Ketua DPP Forum Bela Negara Laksamana Muda TNI (Purn) Prof DR Setyo Harnowo, drg Sp BM (K) FICD FICCDE usai melantik pengurus FBN Kaltim.
Forum Bela Negara kata Setyo, akan membantu negara dalam kaitan ancaman non-militer. Karena, jika ancaman militer merupakan tanggung jawab pihak militer seperti TNI, karena membahayakan keutuhan wilayah negara. “FBN membela negara dalam kaitan ancaman non-militer ya bisa ideologi, ekonomi, teknologi, informasi dan lainnya. Secara detail nanti akan ada pembekalan ke pengurus yang baru dilantik,” kata Setyo.
Dalam FBN, sebagai pembina terdiri dari Gubernur Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman, Kapolda Kaltim, Ketua DPRD Kaltim, Kajati Kaltim, Kepala BIN Kaltim. Untuk Ketua DPW Kaltim dijabat Habib Agil Abubakar Alqadri. Sementara penasehat lainnya adalah Sudirman, Rudi Mas’ud dan Abdul Gafur Mas’ud.
Menurut Setyo, ancaman non-militer misalnya di perbatasan Kaltim ada yang menggunakan nilai tukar berupa ringgit, padahal mereka adalah orang Indonesia. “Nah ini harus diingatkan. Karena sejatinya bela negara itu cinta tanah air. Harusnya kearifan lokal (local wisdom) dipergunakan yaitu rupiah sebagai nilai tukar yang sah,” jelas Setyo.
FGN diserahkan kepada daerah masing-masing. Di Kaltim diketuai langsung seorang ulama dan habib yakni Habib Agil. Tetapi menurut Setyo, untuk di Sumatera Barat (Sumbar) diketuai Gubernur Sumbar.
JAGA KERUKUNAN
Sementara itu, Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE ME dalam sambutannya mengatakan, FBN Kaltim merupakan ormas yang harus konsisten menjaga keutuhan dan kerukunan di Kaltim. “Bersama ormas lainnya, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangatlah wajib. Memang tidak boleh terjadi konflik horizontal. Karena, itu merugikan daerah,” ungkap Walikota.
Di Kota Balikpapan contohnya, terdiri dari berbagai suku, agama, tetapi tetap kompak. Mereka semua bersatu dan menjalankan bhineka tunggal ika. “Bersatu dan bersaudara itu perintah agama. Jadi ayo terus jaga kerukunan,” pinta Walikota.
Walikota juga mengingatkan, bahwa Kota Balikpapan akan menerapkan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022 mendatang. Sehingga, masyarakat harus mendukung. “Tetap jaga protokol kesehatan (prokes). Karena, itu modal utama untuk memutus mata rantai covid-019. Lalu, jangan merasa kebal karena sudah divaksin. Tetap prokes dan patuhi kebijakan pemerintah kaitan pandemi covid khususnya dalam menghadapi natal dan tahun baru (nataru),” ujar Walikota.
Ketua FBN Kaltim Habib Agil dalam sambutannya mengatakan, agar seluruh pengurus FBN yang baru dilantik tetap menjaga kesatuan-persatuan. Saling koordinasi dengan FBN se-Kaltim sehingga jika menyusun program akan jelas manfaatnya. “Ayo kita jaga NKRI. Forum Bela Negara harus siap menjaga Kaltim dari ancaman pihak luar dan dalam yang mencoba mengusik kerukunan masyarakatnya,” kata Habib Agil yang usai pelantikan sempat mengibarkan bendera pataka berlogo Forum Bela Negara dengan meneriakkan spirit agar seluruh pengurus yang baru dilantik dan undangan siap menjaga keutuhan Kaltim.
Sementara itu, Kepala
Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim Tri
Atmaji S Sos MSI meminta agar ormas
Forum Bela Negara konsisten dan komitmen dengan programnya yang telah diatur
dalam AD/ART. “Jangan melenceng. Ayo kita sama-sama menjaga kekompakan, dan
NKRI di Kaltim,” imbaunya.
JANGAN SARANGNYA
Sementara itu, Habib Mahdar Abubakar Alqadri dalam pembekalan Forum Bela Negara sempat memberi spirit agar nilai persatuan-kesatuan harus terus dijaga. “Sebagai ketua MUI Balikpapan, saya juga harus meluruskan agar tidak sampai ada persepsi kaitan MUI. Kan sekarang kejadian di pusat menjadi persepsi yang diarahkan ke MUI di Indonesia,” ujarnya.
Kasus MUI Pusat menurut Habib Mahdar, harus dilihat secara objektif. “Saya ingin menyampaikan, kalau ingin menangkap tikus. Ya tangkap tikusnya, jangan dibakar sarang tikusnya. Kalau ada yang salah oknum MUI ya silakan diproses, jangan MUI dibubarkan,” ujar Habib Mahdar disambut aplaus peserta.
Menurut Habib Mahdar, pengurus MUI pusat juga menyebut, keberadaan MUI masih diperlukan untuk menjaga keutuhan umat, membuat fatwa dan lainnya. “MUI itu membuat fatwa dan menetapkan sertifikasi halal. Kalau nggak ada MUI, ya bisa kacau-balau,” contoh Habib.
Habib menegaskan, menjaga persaudaraan atau pendekatan kemanusiaan (human approach) merupakan langkah FBN. “Diajak untuk silaturahmi, tanpa memandang etnis. Jawa ladeni Jawa, Sunda begitu, Bugis juga. Mereka semua saudara kita,” kata Habib sambil mempratekkan logat bahasa-bahasa daereh, Arab dan Inggris yang dikuasainya.
Di akhir pembekalannya di hadapan pengurus FBN, Habib Mahdar meminta agar seluruh pengurus tetap menjaga keutuhan, persaudaraan dan mengajak seluruh masyarakat cinta tanah air. Karena, itu juga diajarkan agama. (gt)
