TINTAKALTIM.COM-Merealisasikan program by the service (BTS) atau membeli layanan transportasi massal perkotaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub mendorong daerah untuk pendanaan dengan skema creative financing dalam upaya pengembangan fasilitas tranportasi umum.
Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perhubungan Darat Kemenhub Amirullah S SiT M MTr saat jadi narasumber Forum Lalu-Lintas Angkutan Jalan bertemakan Angkutan Umum Massal Perkotaan dengan Layanan By The Service (BTS) Mendukung Konektivitas Transportasi IKN dan Kota Lain di Kaltim, Selasa (6/06/2023) di Ballroom Hotel Bluesky.
Amirullah menjelaskan, pendanaan kreatif atau creative financing yakni skema pembiayaan yang tidak tergantung pada APBN. Bisa APBD atau dengan kucuran badan usaha milik daerah (perumda) di Kaltim. Tentu, alternatif itu bukan berarti Kemenhub ‘lepas tangan’ dalam penyediaan transportasi massal seperti Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM), tetapi terbatasnya anggaran dari APBN yang ada di Kemenhub.
“Untuk program BTS itu disiapkan Rp650 miliar dan sudah tersedot di 11 kota-kabupaten. Selama ini subsidi terus berjalan, sehingga diharapkan peran pemda pun ikut melakukan proses pendanaan,” kata Amirullah di hadapan peserta Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan di Balikpapan.
Disebutkan Amirullah, program Buy the Service itu, polanya membeli layanan dari operator. Subsidinya 100 persen biaya operasional kendaraan dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM).
“Sudah 11 kota-kabupaten kita subsidi. Sehingga, sementara kondisi dana pun tak mungkin diteruskan melebihi Rp650 miliar itu. Diharapkan ada pengelolaan mandiri oleh pemerintah daerah,” jelas Amirullah mantan Kepala Biro Keuangan Kemenhub ini.
Alokasi anggaran Rp650 miliar itu kata Amirullah, melalui Ditjen Hubdat Kemenhub. Tetapi, ada komitmen jika sudah 3 tahun operasional atau beroperasi harus ada evaluasi di seluruh kota-kota itu.
“Informasinya 5 daerah akan melakukan program mandiri pendanaan daerah. Maka, dana dari kelima daerah itu jika sudah mandiri, bisa dialihkan ke Kaltim termasuk Balikpapan dan Samarinda,” tambah Amirullah.
Selain Amirullah, narasumber lainnya adalah Kepala Dishub Balikpapan Adward Skenda Putra (Edo), Dirlantas Polda Kaltim diwakili Kasubdit Gakkum AKBP Budi Heriawan, Dit Trantibum Deputy Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Ronny Pantow. Acara juga dihadiri Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim DR Muiz Thohir ST MT, Kepala PT Jasa Raharja Kaltim-Kaltara Najwin Andi Nurdin, Kadishub se-Kaltim, BPJN, akademisi, pakar transportasi, Perusda MBS dan undangan
Acara dibuka Kepala Dishub Kaltim Yudha Pranoto SE yang juga menginisiasi event Forum Lalin tersebut sebagai wujud ikut memberi kontribusi dalam fungsi lalin di Kaltim dan IKN.
Dikatakan Amirullah, pemberian subsidi Rp650 miliar itu sebenarnya sudah memberi manfaat bagi masyarakat yang telah menggunakan layanan. Karena, tarifnya murah dan bus yang digunakan pun lebih aman.
Hanya tambahnya, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait program pendanaan kembali. Sebab, komitmen pemerintah daerah untuk pendanaan atau mengambil alih. “Prinsipnya Kemenhub Ditjen Hubdat mendukung keinginan Kaltim untuk melakukan program BTS. Hanya, dana subsidinya sudah tidak ada. Tak mungkin, menambah dari angka yang sudah Rp650 miliar itu,” jelas Amirullah.
PRIORITAS
Di bagian lain, Amirullah yang mantan Kepala Balai Perawatan Perkretapian ini menyebutkan, bahwa BTS di Indonesia akan dikembangkan di antaranya yang masuk skala prioritas adalah Kota Balikpapan, Samarinda dan Manado. Sehingga, itu yang menjadi fokus bagi Ditjen Hubdat Kemenhub. Hanya, bisa saja kendalanya ada pada demand. Karena, proyek itu biasanya akan bersinggungan dengan trayek angkutan umum eksisting dan muncul masalah baru.
“Topografi di kota Balikpapan misalnya. Ini akan juga jadi kajian mendalam. Termasuk BTS harus sejalan dengan master plan perencanaan dan pengembangan angkutan umum di daerah,” tambah Amirullah
Di bagian lain, Amirullah juga menyinggung bagaimana pola transportasi di IKN nanti. Yakni, menyediakan sistem transportasi umum serta fasilitas perpindahan moda seperti wilayah perkotaan kawasan inti (KI)-IKN dan seterusnya.
“Sekarang ini angkutan antarmoda Balikpapan ke IKN di tahun 2023 sudah ada melalui layanan bus dengan rute layanan Pelabuhan Semayang-Bandara-Batu Ampar-IKN yang armadanya 6 unit ukuran sedang yang tarifnya Rp43.000,” jelas Amirullah
Amirullah juga menjelaskan, sejauh ini telah dilakukan 12 studi rencana induk transportasi darat untuk IKN. Dari studi itu sudah ada grand design pengembangan transportasi IKN secara berkala misalnya mendesain manajemen kecelakaan, proses pembayaran (electronic payment), manajemen parkir hingga autonomous driving atau kendaraan tanpa awak.
“Nanti juga akan ada rencana jaringan sistem angkutan umum massal perkotaan Balikpapan yang desainnya memperkirakan koridor lingkar luar Balikpapan dan seterusnya. Makanya, sebagai daerah penyangga itu juga sudah kita pikirkan dan nanti akan didetailkan pada kajian masterplan dan DED angkutan umum massal perkotaan Balikpapan tahun 2023,” kata Amirullah.
Di bagian diskusi, Amirullah juga banyak mendapat pertanyaan salahsatunya syarat kaitan daerah penyangga IKN. Sebab, ada klaim juga bahwa Tabalong Kalsel juga menyebut daerah penyangga.
Disebutkan Amirullah, transformasi sistem transportasi di IKN nanti dilakukan inklusif, semua komunitas ada di sana, berbasis TOD (Transit Oriented Development), kemudian hunian campurannya diperbanyak ruang-ruang kolaborasi, sehingga masyarakat bisa beraktivitas di lingkungan yang sehat.
Kaitan daerah penyangga, memang kata Amirullah bukan hanya menyiapkan Penajam dan pembangunan istana saja, melainkan juga bagaimana menyiapkan aglomerasi di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan lainnya yang berdekatan. “Seperti Jakarta itu ada Jabodetabek. Makanya, jauh-jauh hari aglomerasi itu dipikirkan agar sistem transportasinya bisa diurai,” kata Amirullah
Sementara itu, Badan Otoritas IKN melalui Ronny Pantow mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir pembangunan IKN akan tetap berlanjut (on the track). Dan, pada 17 Agustus 2024 Presiden Jokowi akan menggelar upacaran Agustusan. “Jadi akan terus dikerjakan dan berkelanjutan. Siapapun presidennya nanti, IKN tetap berlanjut,” ujar Ronny.
Ia pun menjelaskan, nanti IKN sangat bertranformasi terdiri dari komplek pemerintahan yang terkonsolidasi, terinterkoneksi antarbangunan, ruang kolaborasi dengan bisnis, lingkungan kerja yang sehat. “Jadi nanti bermobilisasi 80 persen transit kendaraan publik, terwujudnya iklmi kondusif bagi pejalan kaki serta berdapatasi smart transportation,” pungkas Ronny Pantow. (gt)
