TINTAKALTIM.COM-Wakil Walikota (Wawali) Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE yang sedang menjalani cuti menilai, dana operasional (DO) ketua Rukun Tetangga (RT) di Balikpapan harus ditambah. Sebab, yang sekarang sangat kurang. Tetapi, bapak-ibu RT juga tetap harus bersabar dan melihat kondisi anggaran.
“Bapak dan ibu, jujur DO sekarang memang kurang. Tentu itu kewajiban saya nanti. Itulah yang akan saya bicarakan dengan anggota DPRD. Sebab, mereka juga yang menyetujui,” kata Rahmad di hadapan puluhan ketua RT saat silaturahmi di kediamannya ‘Rumah Putih’ kawasan Jln Wiluyo Puspoyudo, Rabu (2/12/2020).
Rahmad menyebut, akan melihat kondisi anggaran rutin dan belanja pembangunan. Jika bisa ‘diutak-atik’ untuk menambah DO dan DPRD setuju, maka tinggal disetujui. “Orientasi saya ke rakyat dulu. Ketua RT berada di garda terdepan membantu rakyat dan pemerintah. Jadi, kalau sekiranya ada anggaran yang tidak urgent bisa dialihkan ke DO RT,” ujarnya.
Dikatakan Rahmad, di tahun 2021 APBD sudah diketuk. Sehingga, besar kemungkinan pada anggaran perubahan mendatang. Analisanya, tinggal geser hal-hal yang belum dianggap penting. “Insya Allah bisa naik,” ujar Rahmad disambut tepuk tangan riuh para ketua RT.
Silaturahmi ketua RT dengan Rahmad itu, sebagai wujud untuk mendengarkan langsung kebijakan ke depan. Pertemuan digelar penuh kekeluargaan. Dilakukan di teras rumah Rahmad Mas’ud dengan disiapkan tarup dan kursi serta meja.
Pertemuan tetap mengindahkan protokol kesehatan, dan setiap warga yang masuk ke halaman dicek suhunya menggunakan thermo gun, mencuci tangan dan harus menggunakan masker.
Rahmad didampingi timnya Sugito dan Patman Parakkasi. Menjelaskan bahwa ia tidak ingin Balikpapan yang sudah maju dikelola dengan cara-cara yang tidak benar. “Percayalah bapak-ibu, saya tidak ingin cari penghidupan di pemerintahan. Kebijakan saya, digunakan menolong warga bukan kepentingan pribadi. Makanya gaji saya selama jadi wawali tidak diambil,” ujar Rahmad.
Itu pun dirinya masih di-bully. Katanya ambil gaji dan biaya operasional. “Benar diambil, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi saya. Dialihkan ke Yayasan Rahmad Mas’ud Centre (RMC) dan didistribusikan untuk kepentingan rakyat tak mampu, dhuafa dan lainnya. Itu pun kurang dan harus ditambah dengan uang pribadi,” ujar Rahmad.
Menurut Rahmad, warga Balikpapan harus bergotong-royong membangun kota. Karena, APBD di masa pandemi covid-19 mengalami penurunan sebab dilakukan recofusing atau realokasi. Tinggal Rp2,1 triliun dan itu harus dibagi-bagi untuk kepentingan gaji dan pembangunan se-Balikpapan. Sehingga, dirinya akan berjuang maksimal bagaimana mendapat penambahan dari pundi-pundi lain misalnya subsidi pemprov, APBN dan dukungan swasta.
Makanya kata Rahmad, tagline gotong-royong itu diusungnya. “Kakak saya sekarang ada di DPR Provinsi yakni Hasanuddin Mas’ud. Adik saya juga ada di DPR-RI, Rudi Mas’ud. Tentu ini jadi network atau jaringan kerja. Ya, bisa koordinasi bagaimana turut membantu pembangunan Kota Balikpapan,” cerita Rahmad.
KEBIJAKAN PRO-RAKYAT
Dalam kaitan silaturahmi itu, Rahmad juga banyak mendengarkan ‘curhat’ dari ketua RT. Di antaranya, masalah tenaga kerja. Ada keinginan Rahmad membuat program yang dapat memberikan kepastian dan menolong anak-anak Balikpapan dapat bekerja di perusahaan Balikpapan.
“Saya yakin, Pak Rahmad kalau jadi walikota dapat melakukan kebijakan yang pro-rakyat. Kasihan pak, tenaga kerja lokal sering diabaikan. Padahal, skill-nya nggak kalah dengan tenaga luar,” ujar seorang ketua RT
Rahmad menyebutkan, ke depan dirinya akan menghidupkan balai latihan kerja (BLK) serta membuat memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan-perusahaan dalam bentuk dunia usaha dan industri (Dudi) membantu warga dalam peningkatan skill.
“Yang lulus SLTA kan setiap tahun banyak. Orangtuanya yang tidak memiliki biaya kuliah, nah anaknya harus diperhatikan. Mereka nanti dicetak keterampilannya di sejumlah BLK. Tentu, nanti ditambah BLK berbagai bidangnya,” ujar Rahmad.
Pemerintah nanti bekerjasama dengan perusahaan BUMN, BUMD dan swasta untuk ‘menitipkan’ anak-anak melakukan magang. Termasuk perusahaan yang membuka kesempatan pengembangan dan memerlukan tenaga kerja. Ini harus bergandengan tangan dengan pemerintah.
“Makanya nanti program corporate social responsbility (CRS) atau kepedulian sosial perusahaan ditingkatkan perannya dengan melakukan permagangan anak-anak kita. Insya Allah jika ribuan perusahaan melakukan, tentu ini akan memberikan angin segar terhadap sisi keterampilan. Sehingga, tidak kalah dengan tenaga kerja luar,” ujarnya.
Kebijakan lainnya, setiap investor yang membuka lapangan pekerjaan harus diikat dengan MoU agar mempekerjakan warga lokal Balikpapan 75 persen.
“Hanya yang skill-nya harus di-asesmen atau ditest lewat fit and proper test, itu kebijakan perusahaan. Makanya, kita siapkan juga tenaga skill yang sudah dimagangkan. Sehingga, jika mencari tenaga skill, Balikpapan siap. Sebab, sudah disertifikasi dan memiliki sertifikat,” jelas Rahmad.
Dalam konteks lainnya, Rahmad juga menjelaskan akan membenahi birokrasi yang berbelit dengan pelayanan 3 kepastian, yakni pasti syaratnya, pasti waktunya dan pasti biayanya. “Jangan ada lagi ngurus perizinan lama. Ini kan sudah era digital. Nanti pola pelayanan juga digitalisasi,” ungkapnya. (tig)
