TINTAKALTIM.COM-Ketua DPRD Kota Balikpapan H Abdulloh S Sos mewanti-wanti agar jangan sampai isi paket untuk kebutuhan program bantuan sosial (bansos) atau social safety net kaitan dampak covid-19 berkurang. Sebab totalnya ada 70.000 ribu paket yang seluruhnya harus tepat sasaran.
Paket sembako itu menurutnya, harus sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Makanya, proses pendataan harus akurat. “Saya percaya para pengurus RT. Sebab, mereka berada di wilayahnya mengetahui siapa warganya yang berhak mendapatkannya. Intinya tepat sasaran lah,” ujar Abdulloh menjelaskan pola distribusi paket sembako kepada mereka yang terdampak corona di Kota Balikpapan.
DPRD-Pemkot kata Abdulloh sepakat bahwa untuk penanganan covid-19 di Kota Balikpapan, melalui APBD dikucurkan Rp136 miliar lebih atau Rp136.992.817.700. Memang awalnya setiap kepala keluarga (KK) mendapatkan semacam natura atau bansos 3 bulan dari April-Juni. Lalu, DPRD mengusulkan jangka waktu 4 bulan April-Juli 2020, sehingga total anggarannya bertambah yang awalnya Rp58 miliar jadi Rp70 miliar.
Rinciannya, dari Rp136 miliar lebih, Rp70 miliar untuk sembako dan sisanya kebutuhan peralatan medis yang juga diperlukan bagi tenaga kesehatan seperti dokter dan lainnya. Jenisnya pun beragam ada alat pelindung diri (APD), masker dan lainnya.
“Kalaus sembako kan sudah jelas, Rp70 miliar itu untuk 70.000 KK yang masing-masing KK mendapatkan Rp1 juta dengan rincian, April 2020, Rp300 ribu (sembako), Mei Rp300 ribu (sembako), Juni Rp200 ribu (sembako) dan Juli Rp200 ribu (sembako),” ujar Abdulloh.
Menurut Abdulloh, rincian sembako masing-masing bulan tentu paketnya berbeda. Yang paket Rp300 ribu, itu nanti setiap kepala keluarga mendapatkan 10 kg beras, telur dua tray atau dua piring, tepung dan minyak goreng. “Ini sama semua 70.000 KK menerimanya. Nanti yang paket Rp200 ribu bulan berikutnya, silakan diatur. Kita percana tim teknis,” ujarnya.
MELAPOR PHK
Dalam kaitan ada pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena terdampak covid-19, Abdulloh menyarankan melapor ke ketua RT. Sehingga, nanti didata. Tentu, harus ada surat dari perusahaan. “Syarat-syarat teknisnya ada dari kelurahan dan sampai ke pengurus RT. Ini yang harus juga dicermati, sebab jumlah 70.000 ribu paket sembako itu harus tepat sasaran. Jangan sampai yang betul-betul membutuhkan justru tidak mendapatkannya,” ujar Abdulloh, sambil menambahkan pengajuan itu pun harus dilampirkan kartu keluarga (KK), sehingga dapat diverifikasi.
Ia menyebutkan, yang dapat paket sembako nanti benar-benar mereka yang sudah kesulitan. Sebut saja, tukang sayur, pegawai yang terkena PHK, pekerja tidak tetap, pegawai informal, usaha kecil yang ikut terdampak dan lainnya.
“Kita berharap 70.000 paket sembako itu memang yang benar-benar terdampak. Sambil nanti kita evaluasi. Sebab, dananya juga terbatas di APBD dan itu sudah banyak dilakukan pergeseran,” ujarnya.
Apakah APBD tidak mungkin mengalami pergeseran dan hanya Rp136 miliar saja untuk penangana covid-19? Menurut Abdulloh tentu akan dilihat nantinya, sebab dirinya juga tidak dapat memprediksi sampai kapan virus corona melanda.
“Bisa saja pergeseran atau recofusing terjadi lagi. Tapi, ayo kita sama-sama berdoa agar virus corona ini segera mungkin berlalu. Sehingga, masyarakat Balikpapan dapat melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya,” doa Abdulloh.
APRESIASI
Abdulloh juga memberi apresiasi kepada pihak swasta yang telah ikut bahu-membahu membantu mereka yang terdampak wabah corona. Gerakan donasi di Balikpapan yang telah membantu alat pelindung diri (APD) juga sembako dan penyemprotan disinfektan. “Kami di DPRD juga melakukan langkah-langkah serius dan komprehensif dari semua aspek, agar anggaran dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk mereka yang terdampak covid-19. Meskipun juga kita bekerja lewat rumah,” ujarnya.
Disinggung mengapa tidak seluruh warga yang dibagi sembako, padahal warga lainnya juga terdampak corona? Menurut Abdulloh, selain keterbatasan anggaran, Kota Balikpapan juga tidak menyeluruh melakukan karantina atau karantina total. Masih belum secara keseluruhan seperti di Jakarta. “Kota kita kan nggak melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masih ada tempat-tempat melakukan aktivitas. Tidak lockdown total,” ujar Abdulloh.
PSBB di Jakarta katanya, perkantoran ditutup. Warga tidak boleh sembarangan keluar rumah atau di rumah saja. Kecuali ada hal-hal penting. Sehingga, nyaris banyak yang dapat. Di Balikpapan, sembako senilai Rp70 miliar sudah dirasa mencukupi sambil terus dianalisa. Sebab, ada sekitar 70.000 KK yang mendapatkannya. “Banjarmasin itu PSBB, hanya membagi 30.000 sembako. Nah, PSBB itu pun harus cermat dan memerlukan pembahasan yang komprehensif agar tidak terjadi masalah,” ungkap Abdulloh.
Di Balikpapan katanya, seluruh potensi bergerak. Dari TNI-Polri, mahasiswa, pengusaha, pelajar, BUMN, BUMD, kampus-kampus, anggota DPRD, parpol, komunitas-komunitas, pengurus RT, warga yang di kompleks-kompleks perumahan, KNPI, relawan tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bahkan, TNI-Polri membuka dapur umum untuk warga.
“Saya memberi apresiasi, tentu kita berterimakasih, inilah wujud gotong-royong yang disampaikan Wakil Walikota (Wawali) Balikpapan H Rahmad Mas’ud. Tanpa gotong-royong dan mengandalkan pemerintah saja tak mungkin dapat menyelesaikan dampak corona,” pungkas Abdulloh. (git)
