TINTAKALTIM.COM-DPRD Balikpapan melalui Ketua Komisi III Bidang Pembangunan H Alwi Alqadrie mendesak PT Pertamina Refenery Unit (RU) V Balikpapan untuk menyelesaikan masalah yang disebutnya sebagai ‘Margomulyo Gate’ atau persoalan penutupan jalur di Kelurahan Margomulyo khususnya masuk kawasan Jln Batu Butok Pertamina yang mengakibatkan protes warga.
“Kita tidak perlu debat kusir. Dan tidak ingin mencari-cari kesalahan. Kuncinya ada di Pertamina. Ayo selesaikan segera. Sebab, ini menyangkut kepentingan warga banyak,” kata Alwi saat meninjau ke Pos Security di sekitar ‘bundaran Gunung Empat’ untuk mencarikan solusi yang dikeluhkan warga, Selasa (29/12/2020).
Alwi didampingi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Margomulyo Bahrul, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari unsur TNI Siswanto, Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Yudi A, Lurah Margomulyo Sigit Adidharma dan sejumlah warga.
Protes warga Kelurahan Margomulyo terhadap sikap PT Pertamina yang tidak fleksibel bahkan cenderung arogan, dipicu berbagai kebijakan yang dianggap warga merugikan. Di antaranya, pelarangan melintas karena tak mengenakan helm, padahal tidak tertuang dalam kesepakatan 50 RT hasil musyawarah dan terkesan ‘tak bersahabat’. Apalagi hanya urusan ke masjid sekitar kompleks yakni Masjid Al-Fatah hinga mengunjungi keluarga yang dekat lokasinya.
Alhasil, protes warga sampai memasang spanduk sebagai wujud ‘perlawanan’ yang berbunyi: Pengumuman: Untuk Warga Kompleks Pertamina (Komperta) Gn Empat dan Sekitarnya, Mulai Tanggal 1 Januari 2021, Jalan Menuju Gn Empat Akan Ditutup Sampai Batas Waktu yang Tidak Ditentukan (Tertanda Warga Margo Mulyo).
Pihak Pertamina RU V melalui humasnya Roberth Dumatubun menyebutkan, protes terjadi karena adanya mis-komunikasi. Dan kebijakan Pertamina tak ingin menunjukkan sikap arogansi atau merugikan rakyat. Bahkan, Roberth berjanji ingin mencarikan solusi secepatnya. Semua dilakukan karena pengetatan protokol kesehatan (prokes) dan upaya mencegah penyebaran covid-19
Rombongan yang turun ke lapangan, mendatangi pos security dengan jalan kaki dari Kantor Kelurahan Margomulyo. Ia menemui security Pertamina yang bertugas Edy Siswanto dan Yan Fredy T. Diskusi terjadi. Tetapi, pertemuan itu bukan untuk membuat keputusan. Sebab, anggota DPRD Alwi ingin mendapatkan data-data kaitan protes warga.
“Saya yakin, bapak-bapak hanya bertugas dan menjalankan perintah. Kami ingin mendapatkan informasi siapa yang memerintah. Tentu ada. Ini yang harus disinkronkan, mengapa hasil rapat di lapangan tak sesuai,” ujar Alwi dibenarkan Lurah Margomulyo dan Babinsa Siswanto serta Ketua LPM Bahrul.
Lurah Sigit lalu menyampaikan, bahwa Kabag Operasional Security Pertamina yang memberikan perintah. Sehingga, perlu dikonfirmasi. “Coba hubungi, saya ingin bicara,” pinta Alwi yang akhirnya komunikasi terjadi dan meminta pihak Kabag Operasional Security Pertamina untuk duduk ‘satu meja’ ikut menyelesaikan masalah.
PAGI INI DI KELURAHAN
Untuk mencarikan solusi, dijadwalkan Rabu (30/12/2020) pagi ini akan dilakukan pembahasan lewat musyawarah di Kantor Kelurahan Margomulyo. Lurah berinisiatif mengundang semua elemen di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, LPM, sejumlah ketua RT, babinsa, bhabinkamtimbas, bahkan Kapolsek Balikpapan Barat.
“Kami juga sudah melayangkan undangan ke PT Pertamina RU V. Informasinya pihak communication relation (comrel) utusan Pertamina akan hadir,” kata Lurah Sigit.
Sontak, Alwi menanyakan: “Apakah comrel bisa membuat kebijakan? Mengapa tidak atasan langsung yang membuat kebijakan? Kita ingin rapat ada keputusan, bukan hanya berdebat. Besok (hari ini), harus selesai masalah ini,” pinta Alwi.
BABINSA-BHABINKAMTIBMAS
Siswanto selaku babinsa juga membeber data-data. Sebelumnya, persoalan pembatasan akses masuk ke kawasan Pertamina Gn Empat tidak ada masalah. Bahkan, pihak pimpinan security Pertamina menjamin dalam rapat tidak akan menyulitkan warga.
“Jangan sampai ada kesan penutupan jalan. Itu yang terus diingat-ingat. Bahkan, jika ada masalah, komunikasi dengan petugas pos. Tapi, nyatanya kan sulit. Warga dirugikan dan dilarang melintas karena hanya persoalan helm,” urai Siswanto.
Diceritakannya, pihak babinsa dan bhabinkamtibmas, di pos-pos sebelum ada pos baru, selalu menjaga keamanan sekitar. Bahkan sampai malam. Jika ada masalah, begal dan lainnya selalu mengatasi. “Sebab, ini kawasan kita semua. Tak perlu dibeda-bedakan. Tapi, mengapa jadi begini. Sudahlah yang fleksibel saja,” ujarnya.
Ia pun menyebutkan, sampai-sampai karyawan kelurahan saja harus eker-ekeran (berdebat, red) karena melintas di portal itu. “Bayangkan, seragamnya jelas, badge atau tanda pengenal ada. Kok malah dilarang. Aneh toh,” tanya Siswanto.
Dalam konteks menanggapi persoalan lomba burung berkicau, menurut Siswanto sebenarnya sudah mendapat izin dari PT Pertamina RU V. Kaitan protokol kesehatan, pihaknya selalu mengingatkan. “Tapi yang datang dari berbagai penjuru. Kita dan Pak Lurah sudah saling mengingatkan. Nah saya setuju, kalau pelarangan melintas itu karena tidak pakai masker. Tapi, kalau helm tak perlu lah,” ujar Siswanto yang berharap pertemuan hari ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. (git)
