TINTAKALTIM.COM-Pergeseran anggaran yang dilakukan Pemkot Balikpapan, harus direlakan 45 wakil rakyat di Gedung DPRD Balikpapan, karena dana yang masuk ke sekretariat dan biasa dipergunakan untuk aktivitas legislator ini, harus dialihkan untuk kepentingan penanganan covid-19. Totalnya berkisar Rp15 miliar lebih.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh S Sos menegaskan, dana yang dialokasikan ke kepentingan masyarakat dalam kaitan penanganan wabah corona itu juga sudah disepakati bersama tim anggaran pemkot dan DPRD. Sehingga, dapat dipergunakan segera.
“Kita harus realistis melihat. Dana sekretariat DPRD itu mengalami atau dapat direalokasi atau refocusing belanja. Sebab, syaratnya memenuhi, sehingga seluruh anggota DPRD juga setuju,” kata Abdulloh, menjelaskan kaitan kebijakan anggaran di DPRD Balikpapan.
Abdulloh tidak merinci Rp15 miliar lebih itu dana apa saja, tetapi yang paling besar juga ada dana perjalanan dinas. Juga kegiatan yang direvisi karena bukan prioritas sesuai keinginan Presiden Jokowi. Termasuk, belanja barang dan belanja yang tidak mendesak. “Ya ada seminar, rapat, workshop dan sebainya yang menghadirkan jumlah orang banyak. Dan lainnya,” urai Abdulloh.
Menurutnya, langkah strategis itu merupakan kebijakan DPRD Balikpapan. Agar masyarakat juga mengetahuinya, apa langkah-langkah kongret yang dilakukan berkaitan dengan penanganan covid-19 di Kota Balikpapan.
“Dari pemkot jika itu penanganan covid-19, DPRD tidak perlu membahas. Perlu mendapat informasi dan dananya untuk apa saja. Sebab, itu urgent dan mendesak, lalu dituangkan dalam berita acara. Sebab telah diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untu Penanganan Pandemi Corona,” ungkap Abdulloh.
Menurut Abdulloh, sejauh ini ada pertanyaan di masyarakat, bahwa apa langkah-langkah DPRD dan Pemkot Balikpapan dalam menolong masyarakat yang terdampak corona, secara umum DPRD juga bekerja fokus untuk hal itu.
“Kita harus sepakat dan rela anggaran itu dialihkan. Sebab, memang itu untuk kepentingan rakyat. Bahkan, recofusing anggaran DPRD bisa saja masih terjadi jika memang kondisinya mengkhawatirkan. Tapi, kita berdoa, semoga corona ini segera sirna,” kata politisi Partai Golkar ini.
Dalam kitan pengawasan, seluruh anggota DPRD tetap menjalankan fungsi hak budgeting. Sehingga, anggaran itu jangan
sampai mengalami masalah di kemudian hari. Untuk itu, di internal DPRD juga dibentuk satuan tugas (satgas) pengawas gugus tugas yang tugasnya juga membantu kinerja gugus tugas bentukan Pemkot Balikpapan.
“Saya membentuk 5 kelompok pengawasan gugus tugas. Dan masing-masing kelompok terdiri dari 9 orang terdiri gabungan seluruh fraksi. Mereka harus turun ke gedung DPRD bergantian. Ya polanya semacam shift gitu,” jelas Abdulloh.
Gugus tugas internal bentukan DPRD ini katanya, juga mengawasi kaitan kepentingan anggaran covid-19, juga menerima laporan dari warga kaitan sejumlah hal berhubungan dengan covid-19, atau ada masukan appun yang semuanya diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Saya juga ikut bertugas dan bergiliran turun ke Gedung DPRD. Tapi, jika tidak urgent, ya bekerja dari rumah (work from home). Dan, gugus tugas ini juga harus membantu gugus tugas yang diketuai Pak Walikota H Rizal Effendi SE,” ungkap Abdulloh.
Dalam kaitan APBD, sebenarnya menurut Abdulloh, langsung ditangani pemkot melalui Ketua Panitia Anggaran Sekda Sayid N Fadli. Hanya, informasi yang diterima, kondisi APBD Tahun 2020 mengalami penurunan. Ini karena dampak dari covid-19. Misalnya, untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp715 miliar, kini diperkirakan hanya didapat Rp350 miliar. Nyaris separo. Sebab, hotel-hotel dan restoran banyak yang tutup karena dampak corona,” jelas Abdulloh.
Ia menyebutkan, secara teknis penggunaan APDB untuk dampak covid-19, DPRD hanya menerima laporan dari Pemkot Balikpapan, sebab itu menyangkut kebijakan teknis. Hanya pola bahasannya untuk apa saja, sudah disepakati bersama. “Kita harus kerja cepat. Sebab, harus juga menolong masyarakat,” ujar Abdulloh.
Menurut Abdulloh, dana yang digeser milik DPRD Rp15 miliar itu, juga untuk hibah sejumlah rumah ibadah di Kota Balikpapan. Dan, ia meminta dana itu tidak dihapuskan dari anggaran. Karena, ada sejumlah masjid yang sulit untuk membiayai operasionalnya. “Saya minta dana hibah rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja dan lainnya jangan dihapus lah. Itu untuk kepentingan ibadah,” pinta Abdulloh. (git)
