TINTAKALTIM.COM-Guna optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkup Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kaltim, aset Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang di Kabupaten Paser dimaksimalkan. Karena, aset itu juga akan dinilai kemanfaatkannya dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub.
Langkah itu dilakukan lewat upaya monitoring yang dilakukan Kepala Seksi Bagian Tata Usaha (TU) BPTD Kaltim H Sudarmaji SAP MM bersama tim lewat peninjauannya ke UPPKB Kabupaten Paser pada 24-25 April 2024.
Dalam agenda itu, Sudarmaji yang melibatkan tim dari seksi Lalu Lintas Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan (LLJSDPP) selain melakukan inventarisasi aset dan mencatatkan secara administrasi BMN, juga melihat Alat Perlengkapan Jalan (APJ) yang dipasang menggunakan energi sel surya (solar cell).
“Banyak advis yang diberikan dari Pak Kepala Seksi Bagian TU Sudarmaji untuk melakukan optimalisasi aset terkait kepatuhan regulasinya serta BMN dipergunakan secara efektif dan efisien,” kata Pengawas Satuan Pelayanan (Satpel) UPPKB Kabupaten Paser Sholeh Putra Nugraha SST (TD) menjelaskan kunjungan Sudarmaji dan tim itu di UUPKB Paser.
Menurut Sholeh, monitoring BMN aset UPPKB itu dianggap penting. Karena, seluruh aset di bawah BPTD Kaltim harus dinilai. Apalagi, di tahun 2023 BPTD Kaltim mendapat predikat Terbaik I BMN Award 2023 karena mengelola BMN akuntabel dan sesuai regulasi.
Dikatakannya, monitoring oleh Sudarmaji mewakili Kepala BPTD Kaltim Dr Muiz Thohir ST MT itu meliputi seluruh aspek yang terkait kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pengendalian dan pengawasan BMN.
“Masih ada sejumlah hal di UPPKB untuk dimaksimalkan. Misalnya, kaitan APJ yang ditemukan belum berfungsi maksimal. Sehingga, saran Pak Sudarmaji segera diatasi. Misalkan, ada 13 lampu yang 10 di antaranya belum menyala,” ujar Sholeh menjelaskan hasil kunjungan itu.
Monitoring itu kata Sholeh, bertujuan untuk melihat dari dekat bagaimana UPPKB bisa berfungsi maksimal. Kendati saa itu telah dilakukan ujicoba (trial) dengan melakukan kegiatan penegakan hukum (gakkum). Hanya, secara keseluruhan harus terus dioptimalkan khususnya sisi perlengkapannya.
“Salahsatunya juga Pak Sudarmaji meminta agar Jembatan Timbang Online (JTO) segera difungsikan. Karena, saat itu masih proses untuk pemasangan bandwidth wifi agar operasional JTO dapat terintegrasi. Dan akhirnya sudah dipasang sekitar 100 mega,” kata Sholeh
JTO itu kata Sholeh dianggap penting, karena menurut Sudarmaji menjadi aspek utama pada kegiatan gakkum nantinya di UPPKB. Sebab, pelanggarannya sudah tercatat di sistem dan kemudian bisa diinformasikan kepada pengemudi.
“Kalau mereka melanggar over dimension over loading (ODOL) misalnya, maka data itu yang mencatat, bukan persepsi petugas,” kata Sholeh yang menambahkan di JTO itu juga dilengkapi truck detector untuk mengetahui isi muatan truk.
Dikatakan Sholeh, monitoring oleh Sudarmaji dan tim juga terkait dengan akses jalan dari dan menuju JT yang harus difungsikan maksimal. Karena itu untuk pendataan angkutan barang yang masuk ke JT.
“Intinya Pak Sudarmaji meminta agar pelaporan optimalisasi UPPKB Paser dilaksanakan secara akuntabel dan produktif dan harus mengikuti regulasi yang ada,” ujar Sholeh. (gt)
