TINTAKALTIM.COM-Dalam konteks pembangunan, ada istilah perencanaan, pekerjaan dan pengembangan. Jembatan aspirasi tingkat bawah di suatu wilayah tentu Rukun Tetangga (RT). Sehingga, keterlibatannya sangat diperlukan. Era sekarang, membangun dengan basis pemberdayaan yang sifatnya aspiratif harus jadi kebijakan dan itu sinerginya dengan seluruh ketua RT.
Alasannya sangat mendasar, ketua RT punya tugas membantu pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan warga. Dialah sosok mulia yang keberadaannya jadi ‘mulut’ dan ‘telinga’ pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan.
“Sehingga, ketua RT atau RT se-Balikpapan harus diperankan atau ‘dimanusiakan’ untuk jadi fasilitator agar pembangunan berjalan maksimal dan tepat sasaran,” kata Ir Ahmad Basir, menyampaikan gagasannya untuk kemajuan Kota Balikpapan ke depan saat berbincang dengan Tintakaltim.Com di sela-sela waktu santainya.
Ide Basir merupakan visi mencapai proses suksesnya pembangunan. Ia justru banyak menyebut, Balikpapan yang sudah maju harus terus didorong dengan melibatkan peran ketua-ketua RT yang berada di garis depan melayani masyarakat. Karena, kapasitas ketua RT itu besar dalam mendorong dan memutuskan pembangunan.
Basir yang dikenal pengusaha sukses dan selaku Owner PT Permata Abadi Group ini, tak heran kalau dirinya didorong oleh sejumlah pihak untuk maju di pemilihan Walikota tahun 2020 mendatang. Bukan karena merasa punya segala-galanya, tapi ia ingin memberi kontribusi untuk Kota Balikpapan lebih baik dan warganya sejahtera.
Diakuinya, lobi-lobi politik terus berjalan, sehingga total 9 kursi untuk mengusung dirinya menjadi calon walikota dapat terealisasi. “Saya tidak ngoyo (memaksakan diri-Red) kok, tetap berusaha maksimal. Sahabat banyak yang membantu. Kalau sudah kerja dan berusaha, finalisasinya diserahkan kepada Allah. Itulah garis tangan,” kata Basir bersemangat yang juga dipercaya menjadi bendahara Partai Nasdem Balikpapan ini.
Basir melanjutkan idenya untuk pemberdayaan RT. Ada sejumlah tolok ukur dalam membangun. Itu bukan hanya infrastruktur tapi juga ekonomi dan sumber daya manusia (SDM), karena itu proses pelibatan masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan publik harus melibatkan peran RT. Karena, posisinya sangat strategis. “Saya menyebutnya, ketua-ketua RT se-Balikpapan itu dengan istilah ‘operator pembangunan’. Sehingga, diperlukan sinergi dengan mereka yang tidak hanya sebatas pelibatan sisi seremonial tapi kerja nyata di lapangan,” kata Basir.
Kerja nyata itu, harus juga melibatkan semua multi-stakeholders khususnya para wakil rakyat di DPRD Balikpapan untuk mengalokasikan anggaran. Dan, tiap-tiap RT harus dikucurkan ‘anggaran belanjanya’ agar RT dan ketua RT-nya dapat bergerak. Tidak mengalami stagnasi atau sulit melakukan langkah-langkah produktif dan kreatif karena tidak ada kas RT.
ALOKASI RP100 JUTA
Nanti, setiap RT kata Basir, diberi dana Rp100 juta. Itu dirinci dengan skema program jelas. Kalau di Balikpapan ada 1.600 RT, berarti di APBD harus dianggarkan sebesar Rp16 miliar. Dana yang diberikan RT itu dibuat program yang sifatnya inovatif dengan tata kelola menggunakan prinsip-prinsip transparan dan laporan jelas, karena APBD adala duit rakyat.
Dana Rp100 juta itu tentu alokasi untuk ‘belanja RT’setahun, jika dibagi 12 maka sebulannya ada dana Rp8,3 juta yang masuk dalam uang kas RT. Dana Rp8 juta itu dibagi Rp2 juta kegiatan rutinitas seperti gotong-royong sambil kongkow-kogkow bahas lingkungan. “Sebulan 2 kali pertemuan dan gotong-royong. Duitnya beli gorengan, ngopi dan lainnya. Berarti setiap pertemuan Rp1 juta, kan cukup,” urai Basir.
Saat bertemu warga di saat gotong-royong itulah diupayakan, setiap RT harus berpikir produktif. Apa yang harus dibahas untuk kebaikan lingkungannya. Kalau sebulan warga dengan diinisiasi ketua RT berkumpul, tentu ada ide-ide kreatif dan mencari penyelesaian masalah,” kata Basir.
Berikutnya, proses pelibatan dan memerankan ibu-ibu atau kalangan wanita di lingkup RT juga perlu. Untuk kegiatan pos yandu, Rp1 juta dalam sebulan rasanya cukup. Itu untuk sekadar snack atau kepentingan yang mendesak. Sebab, ibu-ibu itu perannya penting dalam pengelolaan pos yandu. Tentu, pos yandu bukan hanya untuk menimbang bayi sebab aktivitasnya luas seperti sinergitas program mencakup remaja, lansia, ibu keluarga dan konseling kesehatan. “Mereka juga perlu dana untuk bertemu. Jadi pertemuannya juga produktif. Itung-itung ada snack atau sekadar minum teh, tapi yang dikerjakannya untuk kepentingan pembangunan lingkungan,” contoh Basir.
Nah Basir juga tak melulu berpikir alokasi dana itu untuk yang sifatnya pertemuan, tapi juga dapat digunakan memperbaiki lokasi yang sifatnya rasional. Jalan berlubang misalnya dapat ditambal dengan dana itu. Sehingga, alokasinya agak besar Rp3 juta. Sebab katanya, hal yang paling sulit bagi ketua RT adalah mengumpulkan dana untuk perbaikan jalan atau lingkungan.
“Alasannya kuat, dana Rp3 juta itu kalau untuk menambal jalan berlubang tentu cukup. Sebab sering terjadi, lubangnya kecil karena harus menunggu proses perbaikan dengan jenjang birokrasi panjang, akhirnya jalan semakin parah,” urai Basir yang menyebut, kalau patungan di lingkungan biasanya berat sehingga solusi itulah paling efektif.
Karena katanya, ketua RT itu terkadang serba salah. Ingin lingkungan baik tapi tidak punya dana kas. Menarik iuran, nanti ketika ada pertemuan rutin bulanan atau arisan ada celotehan protes muncul. Sehingga gagasan Rp3 juta itu untuk ‘Dinas PU RT’ yang bertugas memperbaiki lingkungan dapat dilakukan bersama warga dengan suasana guyonan, guyub dan gotong-royong. Kata Basir, menutup lubang jalan yang rusak itu sifatnya kecil kecil tapi kongkret (3K), daripada lubang dibiarkan menganga dan akhirnya membuat celaka.
Selanjutnya, dana tinggal Rp2 juta, nah itu jadi dana operasional (DO) RT. Sebab, ketua RT itu tugasnya juga berat karena wajib menjaga kerukunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan. “Yang paling berat kan menghimpun potensi swadaya warga untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan sinergi dengan program kelurahan,” rinci Basir.
Rasanya kata Basir, DO Rp2 juta setiap bulan itu cukup. Bisa untuk beli bensin atau keperluan operasional lainnya. Karena, RT bukan hanya sekadar melekat pada dirinya ‘SK Pengabdian’ tapi juga harus diberi reward. “Kalau DO-nya besar, tentu ketua RT bertanggungjawab kalau ada di lingkungannya warga kekurangan gizi, itu orang pertama yang mengetahui ya ketua RT. Makanya, konsepnya nanti bekerjanya ketua RT itu berdasarkan data. Istilahnya speech by data atau cerita atau pidato pakai data bukan speech by omongan saja nanti hoax,” kelakar Basir beristilah.
Basir juga menyebut, pembangunan berbasis RT itu dapat diwujudkan dengan konsep ‘Smart RT’. Artinya, RT harus cerdas dalam mengelola lingkungan dan mampu untuk menyuguhkan ‘1 data untuk lingkungan RT’ karena itu mendukung program Balikpapan menuju smart city atau kota cerdas.
Karena kota cerdas itu, basisnya 6 pilar utama yakni smart governance (tata kelola pemerintah yang cerdas), smart people (penduduk atau orang-orangnya yang cerdas), smart environment (lingkungannya yang cerdas), smart living (kehidupannya yang cerdas ) dan smart mobility (mobilitas yang cerdas). “Kalau itu terintegrasi semua, maka di era kemajuan teknologi sekarang ini, impact positifnya tentu kemajuan Kota Balikpapan,” beber Basir.
Dalam konteks mengatasi masalah banjir di Kota Balikpapan, Basir melihatnya pada dua hal, yakni sifatnya makro dan mikro. Kalau makro, tentu implementasi master plan banjir dengan dukungan infrastruktur yang harus didorong juga oleh DPRD. Tapi ada yang masalah mikro katanya adalah mengubah budaya jangan membuang sampah sembarangan. Sebab, jika banjir, bahan yang paling banyak jadi penyumbat parit dan drainase adalah sampah. “Makanya mengubah budaya itu juga perlu digelorakan di lingkup RT,” katanya.
Basir juga punya cita-cita mulia, ia ingin membuat ketua RT sejahtera bersama warganya. Karena itu, ketua RT itu nanti bisa saja didesain jadi ‘karier’ yang levelnya sebagai seorang manajer. Jadi, wajar kalau diberi DO sebesar 2-3 juta rupiah per bulan, atau sesuaikan dengan upah minimum kota (UMK). “Sehingga, nanti ada proses pemilihan RT yang demokratis dan menyampaikan visi dan misi mau dibawa kemana lingkungannya demi pembangunan lebih baik,” kata Basir yang namanya kerap disingkat menjadi AHB (Ahmad Basir) ini.
Ide cemerlang Basir itu dapat terwujud jika nanti maju menjadi calon walikota di pilwali 2020 dan warga mendukung dan memilihnya. Sekarang, sedang tahap penjajakan mendapat dukungan partai-partai lewat pendaftaran di PDI Perjuangan yang memang membuka kesempatan warga kota untuk berkompetisi menjadi calon walikota dan wawali.
Bahkan, Basir orang baru di Kota Balikpapan tapi prestasinya sudah ‘melompat tinggi’ dan langsung dikenal publik. Ia pernah dipercaya Walikota Balikpapan H Rizal Effendi menjadi ketua umum HUT Kota Balikpapan selama 3 tahun berturut-turut. Dialah ketum HUT Kota yang mencatat hattrick. Akankah Basir bakal mencatat kesuksesan untuk menggantikan Walikota Rizal Effendi dengan taglinenya: AHB Next Balikpapan atau Ahmad Basir Balikpapan Selanjutnya atau mennggantikan kepemimpinan setelah Rizal Effendi, kita tunggu tanggal mainnya. Selamat berjuang. (git)
