TINTAKALTIM.COM-Sukses di Batam dan Bali, PT Mitra Kasih Perkasa (MKP) sebagai aplikator electronic ticketing (E-Ticketing) bekerjasama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kaltim akan mendesain Pelabuhan Kariangau menggunakan tiket elektronik. Ini kelanjutan dari pengembangan program pembayaran non-tunai (cashless) yang dikembangkan regulator di bawah Ditjen Hubdat Kemenhub ini.
Calon penumpang nanti, bisa membeli tiket secara online dari rumah. Sehingga, ketika berada di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau untuk menuju ke sejumlah tempat bisa lebih mudah.
“Prinsipnya BPTD sebagai regulator memberi pelayanan dengan konsep digitalisasi bisa lebih mudah, lebih nyaman dan membantu calon penumpang untuk mendapatkan tiket dengan cepat,” kata Kepala BPTD Kaltim Dr Muiz Thohir yang memimpin rapat kaitan E-Ticketing dan cashless bersama tim MKP yakni, CEO Founder MKP Nicholas Anggada, Regional Acquisition Manager Putri Chantika M dan Abdullah Rusmanto dari PT MTI Bank Mandiri di ruang rapat Terminal Batu Ampar, Senin (13/05/2024).
Rapat sebagai tindaklanjut dari program cashless yang diterapkan di Pelabuhan Kariangau. Program itu sudah berjalan yang didukung transaksi menggunakan Electronic Data Capture (EDC) Bank Mandiri bersama PT Mitra Transaksi Indonesia (MTI) yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri.
Program cashless itu sudah dimulai sejak 6 Mei 2023 lalu tapi sifatnya masih fleksibel jika calon penumpang belum bisa non-tunai, maka tunai dilayani. Jika tak punya kartu e-money, bisa menggunakan e-wallet. Jenis e-wallet yang dilayani yakni OVO, Dana, GoPay serta barcode lewat QRIS.
Hanya Muiz saat itu mengakomodir kepentingan calon penumpang, agar MTI mengembangkan cashless tak sebatas penggunaan kartu e-money tetapi juga tapcash (BNI) dan brizzi (BRI) yang harus terintegrasi dalam satu pelayanan.
Mengembangkan layanan itu, MTI menggandeng MKP dan akan bekerjasama dengan BPTD Kaltim, justru mengembangkan tiket elektronik.
“Prinsipnya kalau mempermudah pelayanan kita setuju saja. Hanya, deadline pengembangan oleh MKP juga harus pasti,” pinta Muiz Thohir didampingi Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Dailamianus S Sos dan Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Kariangau Karolus Makin serta stafnya Ari Eko, Randy Khairullah Iqbal, Nurul Aulia dan lainnya.
Nicholas menjelaskan, untuk mendesain e-ticketing dan kelanjutan cashless maka diperlukan data-data seperti nominal tarif dan pergerakan penumpang selama 3 bulan untuk waktu-waktu low season, high season dan moderat di Pelabuhan Kariangau.
“Itu data kita saja. Sehingga nanti akan ada semacam addendum dari MTI. Dan, MKP sangat siap untuk menambah peralatan berupa dashboard layanan untuk mem-backup agar implementasi digitalnya lebih mudah,” kata Nicholas.
MKP yang sudah bekerjasama dengan 200 lebih perusahaan baik swasta maupun pemerintah ini kata Nicholas, akan melayani e-ticketing di Pelabuhan Kariangau secara maksimal.
“Peluangnya sangat baik. Sehingga, pengembangan digitalisasi oleh MKP dapat dilakukan segera,” kata Nicholas usai meninjau Pelabuhan Kariangau dan menyebut proses pekerjaan itu memakan waktu sekitar 1 bulan dari sekarang.
Muiz Thohir juga menghendaki agar BRI dan BNI ikut dalam pelayanan ini, menurut Putri Chantika M, tergantung existing device atau perangkat yang sudah ada dari BRI dan BNI. “Hanya MKP tetap yang menjadi aggregator atau yang mengumpulkan berbagai sistem, konten EDC sehingga partner bank lain terintegrasi sistemnya melalui MKP,” kata Putri.
Dijelaskan Putri, MKP perlu melakukan koordinasi dengan PTEN atau Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) yang mengatur tentang pembayaran nasional non-tunai.
“Nanti akan ada rekonsiliasi kaitan dana yang masuk via e-ticketing sekaligus menetapkan akses terhadap data transaksi pembayaran. Termasuk dari BNI dan BRI tadi,” ujar Putri yang nanti MKP melakukan follow up di PTEN.
Diharapkan kata Putri, setelah dari PTEN akan disatukan sistem data-data dari bank lain atau merchant secara nasional yang ruang lingkupnya menggunakan alat bayar yang didesain MKP. “Kami akan bekerja profesional tetapi perlu waktu,” ungkap Putri
Sementara itu menurut Nicholas, untuk tiket elektronik nantinya akan ada penyesuaian perjanjian kerjasama (PKS) dengan BPTD Kaltim. “Pelabuhan Kariangau harus sudah dikembangkan melalui e-ticketing, karena lebih efisien dan memudahkan calon penumpang,” ungkap Nicholas.
Sementara itu Carlos menambahkan, pelayanan cashless di Pelabuhan Kariangau mendapat apresiasi positif dari penumpang. Hanya, karakteristik penumpang berbeda dengan pesawat udara yang ‘dipaksa’ melek teknologi.
“Penumpang kita untuk jurusan Penajam, Mamuju dan Palu, sehingga berbeda pemahamannya terkait sistem digital. Karena, ada penumpang yang ditanya sistem cashless justru tidak paham,” jelas Carlos.
“Mohon maaf, desain MKP bisa nanti dipadukan dengan kondisi lapangan di Pelabuhan Kariangau. Sebab, ini ada kaitan dengan waktu sandar dan bongkar (port time) di pelabuhan yang hanya 15 menit,” ujar Carlos.
Dikatakan Carlos, secara e-ticketing bisa saja diimplementasikan, hanya untuk memilih jenis kapal di jadwal dashboard layanan milik MKP, nantinya sifatnya umum, tidak spesifik pilihan kapal.
“Karena yang kita khawatirkan, sampai pelabuhan calon penumpang bertanya-tanya. Kok kapal pilihannya berbeda dengan yang dipesan. Makanya, disesuaikan dengan kapal yang berangkat waktu itu saja,” saran Carlos yang meminta sistem nanti juga jangan sampai mengalami delay yang lama dalam hal pembayaran untuk invoice operator kapal dan diharapkan bisa direct dan lebih cepat. (gt)
