TINTAKALTIM.COM-Minimnya kinerja Perusda Balikpapan yang berkantor di samping Gedung Partai Golkar kini mendapat sorotan jajaran DPRD Balikpapan. Perhatian khusus perlu diberikan dengan cara diaudit dan dievaluasi, sebab jangan terus-terusan ‘menyusui’ dari duit penyertaan modal yang merupakan APBD, tapi usahanya belum dapat dibuktikan, bahkan core business pun tidak diketahui.
Pimpinan sementara DPRD Abdulloh kepada Tintakaltim.Com menjelaskan, sejauh ini antara penyertaan modal dengan aktivitas di lapangan tidak seimbang, bahkan minim. Sehingga, dalam APBD tahun 2020 nanti harus dipertimbangkan maksimal.
“Kita perlu hasil kerjanya, tentu audit akuntan publik diperlukan. Apa saja dan kemana saja penyertaan modal itu. Supaya transparan dan legislatif mendapat data akurat,” kata Abdulloh.
Jika memang nanti kucuran dana setelah audit ternyata tidak berpengaruh pada aktivias Perusda Balikpapan, apalagi tidak ada prestasinya, tentu dewan dapat mempertimbangkan bahkan menghentikan untuk memberi penyertaan modal.
Disebutkannya, selama ini modal dikucurkan terus, tapi tidak diketahui apa saja yang menjadi masalah sampai minim kontribusi, sehingga keterbukaan itu perlu. Apalagi perusda punya dewan pengawas (dewas), sehingga harus disampaikan secara transparan ke dewan.
Disinggung apakah perusda diperlukan perubahan direksi, menurut Abdulloh proses penyegaran itu perlu. Apalagi ada diatur dalam ketentuan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Memang perusda atau BUMD itu harus diisi orang-orang yang punya kapasitas dan visi membawa perusda untung. Kalau tidak berjalan dengan baik, di tengah jalan dapat dievaluasi direksi itu,” kata Abdulloh.
Diketahui, bisnis Perusda Balikpapan salah satunya mengelola tujuh bus sekolah milik pemkot, pengelolannya memang tidak pada profit. Tapi, ada sejumlah bisnis yang sejauh ini belum dibeberkan secara transparan, sebutlah pengelolaan kelistrikan di Kawasan Industri Kariangau (KIK), pengelolaan jargas dan lainnya.
SUDAH MASUK 40 MILIAR
Abdulloh menyebut, penyertaan modal terhadap perusda sejak berdiri sudah berkisar Rp40 miliar bahkan lebih tapi hasilnya belum terlihat. Bahkan, disebutkan katanya untung pun tidak diketahui datanya persis. “Saya lupa berapa, katanya ada untung. Tapi kecil sekali lah,” ujar Abdulloh
Senada dengan Abdulloh, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Taufiq Qulrahman menjelaskan, harusnya kerja perusda itu lebih banyak mengembangkan bisnis dengan mencari pendapatan asli daerah (PAD). Misalnya, parkir di Kota Balikpapan, jika dikelola oleh perusda dengan profesional, tentu akan memberi kontribusi. “Ini kan katanya ngurusi jargas, coba kaji parkir itu,” pinta Taufiq
Taufiq menyebut, ingin melihat Perusda Balikpapan menjadi perusahaan yang mampu memberi kontribusi PAD besar. Sehingga, kalaupun nanti harus minta penyertaan modal lagi dari APBD, dewan tidak ragu. “Tentu evaluasi diperlukan, audit juga agar bisnis perusda dapat terlihat jelas,” ujar Taufiq.
TANTANG DPRD
Sementara itu Direktur Perusda Poerba Wijaya SE ketika dikonfirmasi kaitan usaha perusda, justru dia mempertanyakan balik. “Data apa yang diminta harus jelas. Gini saja, DPRD itu panggil saja saya biar dibeber data-datanya,” tantang Poerba Wijaya kepada wakil rakyat.
Justru Poerba enggan disebut kalau dirinya ‘menantang’ dewan, dengan cara diundang lewat dengar pendapat (hearing), maka dirinya dapat menjelaskan semua persoalan perusda. Karena katanya, banyak yang diurusi oleh perusda.
Ketika disinggung apakah sudah memberi kontribusi PAD? Justru jawaban Poerba Wijaya mengejutkan. “Saya sudah beri PAD Rp9 miliar. Tapi datanya di kantor,” ungkapnya. Jika Rp9 miliar, tentu saja suatu prestasi yang luar biasa dan bisa sejajar dengan BUMD lainnya yakni PDAM Balikpapan.
Media ini mencoba untuk konfirmasi ulang dengan bertemu Poerba di Kantor Perusda Balikpapan, tetapi Poerba Wijaya enggan membeber data-data itu. “Saya harus memberi paparan data-data itu. Harus izin juga dengan dewan pengawas,” kata Purba yang cenderung berbelit-belit ketika media ini meminta data kaitan hal yang dipersoalan DPRD khususnya juga kontribusi PAD yang Rp9 miliar itu. (git)
