TINTAKALTIM.COM-PT Pertamina Persero meminta dukungan sejumlah stakeholders. Bahkan, termasuk pemkot dan wartawan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) kaitan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diduga di lapangan banyak diselewengkan. Padahal, pengawasan itu menjadi tanggung jawab perusahaan BUMN ini.
Area Manager Comm, Rel & CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Arya Yusa Dwicandra menegaskan hal itu saat dikonfirmasi media ini kaitan HET yang harus diindahkan agen dan pangkalan.
“Kami pernah melakukan sidak dan penegakan hukum. Bahkan, terkait kelalaian pelaksanaan operasional Elpiji 3 kg selama periode Januari-Juli 2023 sudah ada 4 agen dan 9 pangkalan yang diberikan sanksi,” kata Arya lewat sambungan komunikasi WhatsApp (WA) yang tidak menjelaskan sanksi apa yang diberikan.
Seperti diketahui, di Kota Balikpapan dan Kaltim umumnya sering terjadi kelangkaan elpiji. Media ini menurunkan catatannya bahwa banyak faktor yang terjadi. Bahkan, aneh elpiji 3 kg itu langka dan sulit didapatkan. Sebab, depot dan kilangnya ada di Kota Balikpapan. Bahkan, kuotanya pun masing-masing daerah jelas.
Demikian pula dengan posisi plastic wrap yang dibungkus di bagian hidung tabung sering dicopot bahkan hilang. Padahal, plastic wrap itu pertanda di daerah mana elpiji itu didistribusikan oleh agen sesuai kuota. Misalnya warna biru itu untuk daerah Balikpapan.
Menurut Arya, jika ada dugaan kelalaian agen dan pangkalan kaitan HET dan dijual tidak sesuai HET bisa melaporkan ke Pertamina di call centre 135 atau MyPertamina. Sebab, diperlukan kerjasama dari masyarakat untuk membantu melaporkan.
Justru Arya memberikan pernyataan mengejutkan, jika inspeksi mendadak kaitan HET itu dilakukan tidak mudah, karena ada ancaman-ancaman yang muncul di lapangan.
Sejumlah pihak menyayangkan pernyataan Arya. Jika sidak gabungan dengan melibatkan seluruh unsur termasuk penegak hukum, rasanya ancaman itu dapat diproses. “Itu hanya alibi jika ada ancaman. Kalau memang ada agen melanggar HET ya ditindak. Kenapa takut dengan ancaman. Ini namanya transparan dan melakukan pengawasan. Sebab, pengawasan itu juga tanggung jawab Pertamina. Jangan didiamkan saja,” ujar Direktur Bravo Management Pemerhati Kebijakan Publik Drs Rikmo Kuswanto MSi yang juga Wakil Ketua Lembaga Konsumen Mandiri Balikpapan.
Dalam penjelasan lainnya, kaitan plastic wrap pun jawaban Arya justru mengejutkan. Bahwa masalah plastic wrap itu sudah puluhan tahun terjadi. Bahkan, semenjak dirinya belum menjabat di Pertamina. “Kalau urusan plastic wrap, itu sudah masa lalu dan puluhan tahun. Jadi begitulah,” ujar Arya yang tak jelas apa maksud keterangan itu.
Pernyataan Arya dinilai Rikmo Kuswanto, seolah memberikan persepsi pemasangan plastic wrap itu mubazir dan tak ada gunanya. Padahal, selalu dipasang di seluruh tabung 3 kg dan mengeluarkan biaya negara.
“Harusnya kan ditertibkan. Apa gunanya plastic wrap itu dipasang. Agar, gas subsidi itu tidak didistribusikan atau diselewengkan ke tempat lain. Kalau ada agen dan pangkalan yang mencopot plastic wrap itu kan bisa dikenai sanksi. Itu kan jadi syarat. Mengapa dibilang masa lalu dan sudah terjadi sejak dulu tanpa ada tindakan di lapangan,” komentar Rikmo Kuswanto yang mantan anggota DPRD Kaltim ini.
Menurut Arya, memang gas subsidi 3 kg sangat dilematis distribusinya. Sebab, masih ada golongan orang mampu yang menikmati subsidi itu. Padahal, bagi pengusaha dan orang mampu bisa membeli gas 5,5 kg atau 12 kg.
“Ini persoalan moral hazard saja. Karena saya pernah punya pengalaman, di suatu daerah di mana ada istri seorang bupati saja menggunakan gas 3 kg. Saat diingatkan marah. Ya mau bagaimana lagi. Sebab, sanksinya juga belum ada. Hanya, elpiji 3 kg itu kan untuk orang tak mampu,” kata Arya menjelaskan.
Menurut Arya, konsumsi gas subsidi 3 kg jika dicermati sebenarnya untuk orang tidak mampu. Bahkan tertulis di tabung itu untuk masyarakat miskin. Tetapi fakta di lapangan orang-orang mampu pun menikmati.
REALISASI
Di bagian lain, Arya menyebutkan bahwa penyaluran elpiji 3 kg di Balikpapan hingga 16 Juli 2023 mencapai 3,5 juta tabung dan kuota elpiji 3 kg yang seharusnya tersalur (year to date) di 16 Juli 2023 sejumlah 3,2 juta tabung. Jika dibandingkan antara penyaluran elpiji 3 kg dengan kuota year to date 16 Juli 2023 maka penyaluran sudah melebihi kuota sekitar 8,4 persen di Balikpapan.
APLIKASI
Di bagian lain, Arya pun menjelaskan bahwa distribusi elpiji 3 kg subsidi ini sering tidak tepat sasaran. Sehingga, orang-orang yang membutuhkan terkadang ‘kalah’ dengan mereka yang dianggap mampu. Dan ini faktanya terjadi di seluruh kota.
Agar tepat sasaran kata Arya, ke depan Pertamina menggunakan aplikasi yang datanya menggunakan E-KTP. Sehingga, nanti akan muncul nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak dimiliki orang lain. “Polanya pakai scan barcode. Sehingga, terdata yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran,” kata Arya.
Dikatakan Arya, nanti polanya setiap pangkalan wajib memiliki data NIK pelanggan. Pengaturan distribusinya oleh Pertamina. Dan ujicoba sudah dilakukan di Bontang Kaltim.
“Kami nanti minta bantuan pihak RT dan kelurahan untuk pendataan penduduk. Hanya, datanya harus benar-benar clear & clean. Jangan sampai ada orang mampu juga masuk di pendataan dan menerima gas 3 kg. Itu namanya tidak tepat sasaran lagi. Sehingga, Pertamina minta dukungan semua pihak,” ungkap Arya. (gt)
