TINTAKALTIM.COM-Ratusan ketua rukun tetangga (RT) se-Balikpapan meminta agar kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dievaluasi dan ditingkatkan khususnya dalam kaitan pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Karena, itu jadi instrumen penting menentukan kualitas demokrasi.
Karena, para ketua RT masih menemukan persoalan kaitan ketidakakuratan data pemilih, masih munculnya data pemilih ganda, data pemilih yang sudah meninggal dunia hingga munculnya data siluman.
“Apalagi sekarang ada langkah penggabungan (regrouping) tempat pemungutan suara (TPS). Ketua-ketua RT harus mengetahui, siapa yang harus memilih di TPS tersebut. Karena, jumlah pemilih di TPS meningkat dari 300 menjadi 600 pemilih,” kata sejumlah ketua RT yang menyampaikan aspirasinya di acara bimbingan dan penyuluhan Kamtibmas kepada ketua RT dan perwakilan mahasiswa se-Balikpapan di Hotel Platinum, Selasa (28/05/2024).
Acara dibuka Kapolda Kaltim diwakili Direktur Binmas Polda Kaltim Kombes Pol Anggie Yulianto Putro SH SIK MH CPHR yang juga dirangkai dalam kegiatan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 Pra Tahapan Operasi Mantap Praja Mahakam dengan mengusung tema Pilkada Damai, Kaltim Sejahtera.
Dalam acara itu menghadirkan pembicara Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono SHI, Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti SH MH, Sekretaris Badan Kesbangpol Balikpapan Sugianto S Sos MAP dan Dekan Fakultas Hukum Uniba Dr Bruce Anzward SH MH.
Disebutkan para ketua RT, KPU nanti dalam pemutakhiran data pemilih bukan sekadar mensinkronisasi data, karena yang paling penting adalah bagaimana memastikan warga dapat menggunakan hak konstitusinya.
“Kami ketua-ketua RT tolong dilibatkan. Apalagi nanti penggabungan TPS. Yang paling mengerti kondisi warga berada di TPS mana memilihnya adalah ketua RT. Ini harus dikomunikasikan,” kata Rachman, ketua RT di Balikpapan Selatan.
Disebutkan Rachman, perubahan status kependudukan yang dinamis seperti meninggal, menikah/kawin dan perubahan stasus dari sipil menjadi anggota Polri/TNI atau sebaliknya perlu dicermati. Termasuk, masih terdapat pemilih yang belum atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan mobilitas perpindahan penduduk yang tinggi.
“Sekarang ini migrasi penduduk banyak datang dari luar Balikpapan. Ada yang bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) dan juga RDMP Pertamina. Perlu rasanya fokus pengawasan dan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan DPT pemilu terakhir yang berpotensi tidak memenuhi prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Karena ada pemilih yang tidak memenuhi syarat,” kata Rachman
Dikatakan Rachman, pemutakhiran data pemilih akan dimulai pada 31 Mei hingga 23 September 2024. Rentang waktu yang lama ini bisa dilakukan KPU dibantu Bawaslu untuk pemutakhirannya dengan sinkronisasi data di masing-masing RT.
Rachman juga menyoal KPU, mengapa ada syarat minimal dan maksimal hingga 55 tahun terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sehingga, sering yang berpengalaman di atas 55 tahun tidak terakomodir. Faktanya, banyak pekerjaan yang dilakukan anak-anak muda harus dilakukan evaluasi kembali.
“Kami ini di atas 55 tahun masih sangat kuat. Mengapa harus ada batasan. Ini rasanya perlu dievaluasi,” kata Rachman.
Demikian juga kaitan dugaan money politic, bawaslu Balikpapan hendaknya tidak terpaku pada sisi delik aduan. Harus turun ke lapangan dan melihat banyak kasus-kasus dugaan money politics bisa ditindak.
“Bawaslu tidak boleh menunggu saja. Harus proaktif ke lapangan. Apa memang kerjanya di kantor saja,” kata para ketua RT tadi.
Yang menarik, ketua RT juga mempertanyakan defenisi dari ketua RT tidak boleh cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Sebab, ungkapan itu masih jadi perdebatan karena ketua RT itu bukan penyelenggara negara.
EVALUASI
Sementara itu Ketua KPU Prakoso Yudho Lelono menegaskan, bahwa pemutakhiran data pasti akan dilakukan secara cermat. “Terimakasih, komisioner KPU yang baru ini akan bekerja maksimal. Insya Allah koordinasi dengan ketua-ketua RT nantinya,” ujar Prakoso
Kaitan batas usia maksimal 55 tahun, menurut Prakoso itu sudah jadi regulasi dari KPU Pusat. Tujuannya, untuk mencegah kembali terjadinya peristiwa meninggalnya 772 orang petugas KPPS dalam Pemilu 2019.
Dan, ketentuan itu sudah berdasarkan kajian yang telah dilakukan KPU RI dan masukan dari berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan, aktivis kepemiluan dan masyarakat. “Usia 55 tahun itu kan masih memiliki imunitas atau ketahan tubuh yang lebih baik,” ujar Prakoso.
Mengenai delik aduan, menurut Ketua Bawaslu Wasanti, bahwa sejauh ini tidak melulu itu. Yang menjadi pertanyaan, ketika ada bukti money politics dan dilaporkan, tetapi ketika ingin diperiksa, saksi menolak. “Jadi kami tidak melulu menunggu delik aduan. Turun juga ke lapangan, bahkan sampai dini hari,” ujar Wasanti.
Kaitan cawe-cawe, Bruce Anzward menegaskan bahwa cawe-cawe itu tafsirnya adalah ketua RT menggiring warga untuk memilih calon dalam Pilkada 2024. “Ini kan nggak fair. Jadi cawe-cawe itu mengarahkan dan harus memilih salahsatu calon. Bukan, dalam konteks tugas-tugas RT,” ungkap Bruce.
PREVENTIF
Sementara itu Dirbinmas Polda Kaltim Kombes Pol Anggie Yulianto Putro SH SIK MH CPHR menegaskan, bahwa kegiatan pengumpulan RT dan perwakilan mahasiswa sebagai upaya untuk menjalankan Operasi Mantap Praja Mahakam tujuannya melakukan tindakan preemtif untuk melakukan proses pengambilan keputusan dan perencanaan pada suatu kejadian
“Termasuk juga kegiatan ini untuk upaya preventif atau pencegahan agar kamtibmas itu terjaga dan tidak ada gangguan nyata (GN),” kata Angie di hadapan ratusan ketua RT dan perwakilan mahasiwa.
Dikatakan Anggie, bimbingan dan penyuluhan kamtibmas kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kamtibmas.
“Jangan sampai terjadi baru kita bertindak. Inilah tujuannya mengapa ketua RT juga punya peran menjaga kamtibmas termasuk melaksanakan satuan keamanan lingkungan (satkamling) di lingkungan masing-masing,” ujar Anggie.
Karena kata Anggie, polisi sadar tak dapat melaksanakan kamtibmas tanpa dukungan masyarakat. “Petugas bhabinkamtibmas Polda Kaltim itu terbatas. Makanya, perlu dukungan ketua-ketua RT dan mahasiswa. Kita berdoa Pilkada 2024 di Kaltim berjalan aman, damai dan lancar,” ujarnya. (gt)
