TINTAKALTIM.COM-Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Balikpapan Fauzy Adi Firmansyah menegaskan, sangat prihatin dengan kejadian melonjaknya Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji subsidi 3 kilogram di Kota Balikpapan. Sehingga, menjadwalkan memanggil Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
“Kita ada rapat non formal. Ada rencana memanggil pihak Pertamina. Karena, keluhan juga masuk ke DPRD Balikpapan kaitan gas subsidi elpiji 3 kg yang melonjak harganya,” kata Adi saat dikonfirmasi media ini, Minggu (26/1)
Menurut Adi, sebagai wakil rakyat pihaknya ingin mengetahui sebenarnya kuota yang disebut aman. Faktanya di lapangan masyarakat susah mendapatkannya. Kalaupun ada harganya sangat tinggi.
“Operasi Pasar (OP) yang dilakukan itu kalau sudah warga kesulitan elpiji. Sifatnya sementara dan nanti kembali lagi HET melonjak. Ini yang harus disikapi,” kata Adi.
Pengawasan di lapangan oleh Pertamina kata Adi, perlu maksimal. Jika perlu melibatkan multi-stakeholders termasuk penegak hukum. Dan, jika ada agen dan pangkalan yang melanggar berikan sanksi dan sampaikan ke publik.
Dikatakan Adi, elpiji subsidi 3 kilogram itu harus dijual sesuai HET oleh agen dan pangkalan. Kota Balikpapan HET-nya Rp19 ribu. Tetapi, faktanya di lapangan sampai puluhan ribu bahkan menyentuh angka Rp50 ribu.
“Kalau eceran mencari margin itu biasa. Kalau misalnya HET Rp19 ribu dan dijual Rp23 ribu tentu masyarakat masih sanggup. Ini sudah sulit dan harganya melambung,” urai Adi.
Rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dengan pihak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan itu tujuannya untuk mendapatkan keterangan. Apa langkah-langkah distribusi di 6 kecamatan Kota Balikpapan sudah tepat atau tak tepat sasaran.
“Semoga dengan hearing nanti bisa dihasilkan solusi yang baik untuk masyarakat. Intinya kami komisi II DPRD pun ikut prihatin atas HET yang melonjak dan gila-gilaan itu. Apalagi ini mau memasuki bulan Ramadan,” ujar Adi prihatin.
PANGKALAN
Sementara itu Ketua RT 53 Kompleks Prona Balikpapan Selatan Budi Prayitno juga mengeluhkan harga elpiji subsidi 3 kg di lingkungannya melonjak hingga Rp60 ribu.
“Sudah di atas HET dan melambung. Kita perlu usul ke Pertamina agar di RT 53 ada pangkalan, sehingga bisa melayani satu RT di situ yang dijual sesuai HET,” kata Budi.
Disebutkannya, antrean jika ada operasi pasar di pangkalan terdekat terkadang warga RT 35 ‘dinomorduakan’ sehingga sulit juga mendapatkan elpiji yang subsidi 3 kg
“Ini sudah masalah lama. Makanya, kami satu RT sepakat untuk minta pangkalan. Pihak Pertamina harus turun ke lapangan melihat ini,” kata Budi
Budi dan warga RT 53 lainnya menyampaikan itu saat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Kaltim Dr Yusuf Mustafa. Karena, elpiji dianggap paling krusial karena akan memasuki Ramdan dan Idul Fitri 2025.
“Semoga ada solusi yang baik demi kepentingan masyarakat dan warga di RT 53 dan sekitarnya. Sebab, aneh saja depotnya di Balikpapan tetapi kesulitan elpiji,” kata Budi
Sementara itu Yusuf Mustafa menegaskan, akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina Regional Kalimantan kaitan kelangkaan elpiji subsidi 3 kg. “Sebenarnya yang subsidi 3 kg itu untuk warga tak mampu. Sebab, ada tulisannya untuk warga miskin. Semoga saja di Balikpapan itu tepat sasaran,” kata Yusuf Mustafa. (gt)
