Catatan: Sugito *)
TINTAKALTIM.COM-Perizinan! Semua ingin cepat, sehingga patokannya adalah pelayanan prima (service excellent). Keluh kesah sering terjadi, kaitan ketidakpastian waktu selesai. Era digitalisasi (digitalize), harusnya mampu mereduksi hambatan birokrasi
Indonesia memang jika bicara perizinan sering jadi momok. Beda dengan negara lain yang butuh waktu maksimal dua minggu tapi faktanya di NKRI sering menghambat investasi dan sektor riil. Apa akar masalahnya?
Media ini mengulik ragam pendapat. Biasanya waktu molor karena proses yang dijanjikan cepat kerap tertahan di berbagai meja birokrasi tanpa kejelasan batas waktu. Ditambah, tumpang tindih aturan sehingga regulasi pusat dan daerah sering tidak selaras hingga pemohon pun bingung
Lalu bagaimana untuk mereduksi waktu dan pelayanan perizinan hingga punya kepastian? Di Kota Balikpapan ada dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dipimpin Hasbullah Helmi.
Ia sosok pejabat yang dalam bekerja ingin menyematkan jargon ‘SH’ atau Semua Happy dan 3-S (Sama-Sama Senang) untuk semua pemohon yang datang ke kantornya. Karena, instansinya sering jadi ‘pemadam kebakaran’ dan tumpuan kemarahan dan caci-maki warga yang izinnya molor tadi
“Kalau ada yang memaki dan mengkritik tajam itu biasa dan saya ikhlas. Intinya diidentifikasi keluhannya dengan standar etika yang baik menerimanya,” kata Hasbullah Helmi yang populer namanya disapa Helmi ini ketika ditemui di ruang kerjanya kawasan Jln Ruhui Rahayu, Kamis (13/8/2026)
Helmi meletakkan standar profesionalisme sebagai aparatur. Sehingga, ia mengajak partner kerjanya di OPD lainnya untuk merajut ‘4-Si’ (Sinergi, Kolaborasi, Koordinasi dan Komunikasi) bahkan dituangkan lewat aplikasi.
Sebab, perizinan itu tidak bisa ‘nafsi-nafsi’ (kerja sendiri), ada ekosistem yang kerjanya terintegrasi lintas-sektoral. Sehingga, kepatuhan pada satu instansi saja tak cukup untuk menyelesaikan legalitas operasional sebuah kegiatan atau usaha hingga keluar perizinannya.
SEMBILAN KADIS
Helmi lalu mencoba mengurainya. Konsep eksositem perizinan menjadi satu kesatuan. Dan instansinya harus bekerja superteam. Sebab, perizinan sering memerlukan verifikasi lanjutan dari instansi teknis
“Makanya integrasinya adalah saya rapat dengan 9 OPD atau ‘9 kadis’ yang ada di lingkup Pemkot Balikpapan seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), DPPR, Dishub, Satpol PP, Disperkim, DLH dan Disdukcapil. Tujuannya, untuk mengetahui isu apa yang jadi keluhan pemohon,” kata Helmi
Problematikanya, ternyata lebih banyak pada izin tata ruang. Isunya sudah jadi dilema publik yakni izin Keterangan Rencana Kota (KRK) untuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulunya bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Wujud KRK kata Helmi, lebih pada dokumen resmi dari Pemkot Balikpapan kaitan informasi memuat berbagai hal seperti peruntukan lahan, batas bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Ini semua syarat utama pengajuan pemohon membuat PBG.
“Dokumen resmi inilah sering terjadi handicap bagi pemohon sebab syarat pemenuhannya banyak. Contohnya, peta lokasi, titik koordinat dan gambar situasi tanah. Dan semua harus dipenuhi melalui portal OSS khususnya dalam kegiatan berusaha,” jelas Helmi menjawab seringnya kepastian waktu selesai itu tidak terpenuhi
OSS jelas Helmi, adalah Online Single Submission jadi pintu layanan mereka yang ingin berusaha. Semua yang ingin ngurus perizinan harus masuk ke laman situs resmi OSS itu dan membuat akun.
“Biasanya pemohon itu mengisi dengan nomor telepon yang tersambung dengan aplikasi WhatsApp (WA). Jadi, notifikasinya mudah ditelusuri,” kata Helmi
Ketika ‘rapat 9 kadis’ dari sejumlah OPD itu menemukan hambatan, kata kuncinya kata Helmi penyederhanaan yang fokusnya pada pemangkasan waktu dan percepatan.
Hasilnya, setelah ditelusuri hanya sekadar memberi rekomendasi saja memerlukan ‘5 meja persetujuan’ baru ke kadis. Ini lambat, ini menghambat dan ini tidak populer dalam pelayanan percepatan izin
Mengapa demikian? Karena, keempat meja tadi semua melakukan paraf. Apa yang dikerjakannya, fokus kegiatannya sama contoh ‘A sampai D’ baru terakhir kadis memaraf.
“Kita sepakat memangkas dari 5 pintu menjadi 3 pintu saja dan ada limitasi waktu per meja,” ujar Helmi yang pernah sukses mendesain dan meletakkan dasar-dasar pelayanan prima di Disdukcapil.
Atas kerjanya itu, institusinya diganjar predikat pelayanan publik dengan nilai A (sangat baik) dari Kemenpan-RB ketika dirinya diberi amanah Kepala Disdukcapil yang sekarang dilanjutkan mita kerjanya Tirta Dewi S Sos MAP.
Helmi bukan tipe pejabat No Action Talk Only (NATO), ia terus berpikir dan sharing dengan OPD lainnya, sehingga tertuanglah Standard Operating Procedure (SOP) masing-masing OPD yang terintegrasi dan masuk ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Diakui Helmi, kendala terbanyak dalam konteks waktu penyelesaian ketika mengurus izin PBG. Padahal, sudah tersedia aplikasi sistem SIMBG atau Sistem Informasi Manejemen Bangunan Gedung.
“Itu sistem elektronik yang basisnya web resmi dari Kementerian PU untuk proses bangunan secara online. Selain PBG juga Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Tapi, kendalanya biasanya bisa dari pemohon setelah verifikasi dilakukan,” urai Helmi yang bicara teknis penyelesaian perizinan itu.
Helmi menyebut, pekerjaan yang memerlukan durasi waktu biasa terjadi saat verifikator PBG yang dilakukan dinas teknis dan tim profesi ahli. Karena di sinilah terjadi pengecekan data administrasi dari pemohon serta uji dokumen rencana teknis seperti struktur dan lainnya.
Verifikator bekerja masih dengan mengurai waktu percepatan izin. Hanya, kendalanya terkadang pada keterlambatan pemohon merespons catatan revisi.
“Revisi itu beragam, dokumen harus diperbarui karena gambarnya tak sesuai dan formulirya salah, bahkan urusan pembayaran pun sering lambat dijawab,” kata Helmi yang tidak ingin menyalahkan pemohon tetapi hal ini kerap terjadi.
Kejadian itu anehnya berulang. Pernah ada contoh kasus mengemuka di sosial media (sosmed). Caci-maki dan melakukan pelemahan dan citra negatif terhadap pelayanan.
Helmi tidak lantas gegabah. Ia menggunakan trik slowly but sure alias pelan tapi pasti mengidentifikasi persoalan. Ditemukan, pemohon adalah seorang tokoh.
“Kita di-bully katanya ngurus di perizinan 2 tahun tidak selesai. Sudah keluar uang banyak. Ini kan aneh dan harus diklarifikasi,” cerita Helmi
Fakta terungkap! Ternyata, pemohon tidak mendapat penjelasan dan merespons revisi yang sudah dikirim via email ketika melakukan pendaftaran lewat akun yang dilakukan oknum konsultan.
“Kita usut di mana terlambatnya. Ternyata, konsultannya mengakui kalau permohonan itu tidak diurus dan ia bertugas di Berau selama 8 bulan. Nah, hal semacam ini sering terjadi pada kasus lain,” contohnya
Helmi terus menggenjot pelayanan agar pada sisi prima. Itu syaratnya adanya 3 kepastian (pasti syarat, pasti biaya dan pasti waktu) untuk semua perizinan. Dan, arah perizinan sudah menjurus ke situ, tetapi perlu komitmen pemohon dan edukasi kaitan status pemohon.
“Pelayanan di DPMPTPS sangat transparan dan edukatif. Hanya, diperlukan juga sosialisasi kepada pemohon agar status permohonan diperhatikan. Karena, tidak semua yang mengurus pemohon sendiri terkadang menggunakan jasa untuk mengurus legalitas dokumen dan izin operasional,” kata H Djanie yang mengurus paspor di loket imigrasi Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (13/8/2026)
Status permohonan itu diakui Helmi. Misalnya, soal pelaksanaan konsultasi. Ada jadwal untuk pemohon di bulan April 2026. Tetapi, baru direspons Juli 2026 sehingga menimbulkan akumulasi keterlambatan.
Helmi tak pernah berhenti untuk berkarya. Lagian, dia masih muda dan ingat akan kutipan (quote): Jangan Pernah Takut Tua karena Itu Pasti. Takutlah Ketika Muda Tidak Berkarya.
Atas karya dia di dinas perizinan bersama superteam-nya, Mal Pelayanan Publik (MPP) dan unit layanan DPMPTSP mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan sehingga sukses meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB
Sebagai bentuk feedback pelayanan agar terus memenuhi standar ‘3-Kepastian’ tadi, Helmi mempersilakan publik (masyarakat) memberikan masukan dan kritik konstruktif lewat kotak saran digital (digital suggestion box) dengan mengisi formulir pengaduan masuk via alamat: mpp.balikpapan.go.id yang sudah melayani 27 layanan. Selamat Pak Helmi, teruslah jadi inspirator dan teladan birokrasi melayani dengan hati.**
*) Ketua Bidang Advokasi & Regulasi Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim dan Wartawan tinggal di Balikpapan
