TINTAKALTIM.COM-Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Kaltim memberikan support maksimal kaitan data survei kajian Rencana Implementasi Integrasi Transportasi di Ibu Kota Negara (IKN). Sehingga, data itu jadi bahan sinkronisasi tim Badan Kebijakan Tranportasi (BKT) sebagai data awal terkait perumusan kebijakan tranportasi di IKN.
“Prinsipnya kami akan memberikan data-data baik yang sifatnya eksisting maupun perencanaan. Memang, sejauh ini secara online dan offline, tim Kemenhub sudah sering melakukan rapat-rapat membahas kaitan kebijakan tranportasi IKN itu dengan BPTD Kaltim. Sehingga, data yang kita berikan nanti akan jadi bahan pertimbangan BKT ,” kata Kepala BPTD Kelas II Provinsi Kaltim Dr Muiz Thohir ST MT di hadapan tim BKT yang melakukan audiensi ke BPTD Kaltim, Selasa (25/07/2023).
Muiz Thohir didampingi Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, danau dan Penyeberangan BPTD Kaltim Wisnu Herlambang AMd LLAJ Sap MM dan staf mendengar paparan tim BKT dipimpin Dr Ir Haris Muhammadun ATD MM IPU kaitan apa saja bahan untuk survei yang harus disiapkan BPTD Kaltim.
Disebutkan Muiz, BPTD Kaltim sejak ditetapkannya IKN di Kaltim sudah secara maraton ikut memberi kontribusi baik data, saran maupun pendapat kaitan tugas fungsi (tusi) yang diselaraskan dengan Ditjen Hubdat Kemenhub.
Misalnya kata Muiz, kaitan menyiapkan rute layanan subsidi angkutan antarmoda dari Balikpapan menuju IKN. Dan layanan itu jalurnya dari Pelabuhan Semayang-Bandara Sepinggan-Terminal Batu Ampar-Tol Karang Joang (km 13) hingga ke IKN Nusantara (PP) yang panjang lintasan trayeknya 127 km. Dan, semuanya sudah berjalan menggunakan 6 armada.
“Berbagai upaya kita lakukan. Ini sebenarnya sebagai wujud mengurai dan membuka kesempatan agar tranportasi ke IKN bisa dicapai oleh masyarakat. Sehingga, BPTD pun ikut berperan,” kata Muiz saat menjelaskan kepada Haris dan tim.
Dalam kaitan sarpras lainnya, Muiz juga menjelaskan keberadaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang yang dibangun BPPTD di kilometer 36 jalan poros Balikpapan-Samarinda Kabupaten Kukar tepatnya di kawasan Sungai Merdeka. “Itu sangat dekat dengan jalur menuju IKN. Sehingga, nanti juga akan jadi sarana BPTD Kaltim yang mendukung kebijakan transportasi secara umum di IKN,” jelas Muiz Thohir.
Ditambahkan Muiz, data-data yang diperlukan BKT dalam upaya survei, tentu akan dipenuhi. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan, data itu terkait data primer dan data sekunder serta lainnya yang nanti diserahkan BKT sesuai timeline yang telah ditetapkan sesuai jadwal kerja.
METODOLOGI
Sementara itu Haris dalam audiensi itu menjelaskan, ada metodologi yang dilakukan dalam survei seperti misalnya dari merumuskan masalah, forcasting, rekomendasi, pengawasan hingga evaluasi.
“Ada tiga pendekatan dalam analisis kebijakan yang BKT tempuh yakni pendekatan empirik dan analistik kaitan fakta. Apakah akibat kebijakan itu bagaimaa hubungannya dengan fakta,” jelas Haris.
Bukan itu saja kata Haris, data yang dihimpun nanti juga akan lebih menitikberatkan pada pendekatan evaluatif atau menilai manfaat (value) dari suatu kebijakan dan pendekatan normatif atau kebijakan apa yang harus dilakukan setelah adanya kebijakan atau rekomendasi.
Di bagian lain menurut Haris, data yang akan dihimpun itu juga harus membedah kaitan parameter pada rasionalisasi, nilai dan politik. “Ini semua fokusnya pada definisi, implementasi dan konsekuensi yang dihasilkan dari kebijakan di BPTD Kaltim,” urai Haris.
Haris juga menjelaskan kaitan formulir survei yang lebih menitikberatkan pada proses pernyataan kaitan kondisi prasarana tranportasi dari dan ke IKN, adanya integrasi perencanaan tranportasi IKN, integrasi moda layanan transportasi, integrasi pembiayaan dan kelembagaan tranportasi dan lainnya.
“Nanti survei itu dalam persepsi publik misalnya apakah sangat setuju, setuju, tidak tahu, kurang setuju hingga tidak setuju. Semua ada skor nilainya dari yang tertinggi 5 sampai 1,” kata Haris.
Di bagian akhir audiensi, Haris membeber gambaran umum visi Ibu Kota Negara Nusantara yang disebutkan ke depan menjadi kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan hingga simbol identitas nasional.
Gambaran umum IKN itu, Haris memberikan ilutrasi bahwa domaian Kemenhub secara transportasi harus terhubung aktif dan mudah diakses, sehingga 80 persen perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif.
“Juga BKT mendesain sesuai arahan Kemenhub adalah akses tranportasi itu setidaknya 10 menit ke fasilitas penting dan simpul tranportasi publik dan kurang 50 menit koneksinya atau transit ekpres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ke bandara strategis. Dan itu harus diwujudkan di tahun 2030 mendatang
Prinsipnya kata Haris, data BPTD Kaltim akan jadi penunjang dan pendukung kaitan survei. Sehingga, bisa masuk dalam rencana kerja BKT.
“Terimakasih atas dukungan BPTD Kaltim. Karena, ini semua untuk kepentingan IKN ke depan lebih baik,” pungkas Haris yang juga menggali data survei ke Dishub Kaltim, Dishub Balikpapan, Bappeda Kaltim, Dinas Pariwisata Kaltim dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan. (gt)
