TINTAKALTIM.COM-Jumat Curhat, yang menjadi agenda Polda Kaltim, dimanfaatkan warga menjadi ‘panggung’ untuk mengetahui tentang berbagai hal. Karena narasumbernya dari kepolisian, tentu warga bertanya soal hukum. Seperti misalnya soal memviralkan orang di sosial media (sosmed) apa terkena pasal UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
Pertanyaan itu mengemuka saat kegiatan Jumat Curhat pada Jumat (7/2) di Gedung Parkir (Balikpapan Creative Centre) yang dilaksanakan Ditreskrimsus Polda Kaltim dipimpin AKBP Eko Alamsyah mewakili Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto.
Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Kelurahan Klandasan Ulu Arbainah, yang membantu bagaimana anak-anak bisa nyaman bermain, salahsatunya di playground yang ada permainan anak-anak.
Suatu saat, ia melihat orangtua lagi asyik memanfaatkan permainan anak-anak seperti ‘kuda-kudaan’ atau ‘ungkit-ungkitan’. Orangtua itu naik, padahal itu khusus anak-anak.
“Bolehkah Pak saya foto dan viralkan. Sebagai bentuk edukasi bagi orangtua lainnya. Itu kan permainan untuk anak-anak, kok dipakai orangtua. Lalu saya tulis begini: waktu kecil kurang bahagia,” tanya Arbainah disambut tawa hadirin.
Pertanyaan Arbaniah dijawab Ibrahim dari subdit cyber Ditreskrimsus Polda Kaltim. Ia menyebut, UU ITE itu ada di Pasal 27 ayat 3. Tetapi, yang masuk kategori pidana adalah menyerang kehormatan, menuduh, fitnah dan membuat perasaan tak senang dan belum tentu kebenarannya.
“Tetapi kalau itu fakta, tujuannya untuk edukasi dan kepentingan umum masyarakat dan judul (caption) foto pun tak memfitnah atau menyerang, rasanya tidak pidana,” kata Ibrahim.
Menurut Ibrahim, dalam UU ITE juga disebutkan jika itu untuk kepentingan umum, membela diri, penilaian, pendapat dan hasil evaluasi bukan delik pidana.
Ibrahim menyebutkan, bahwa UU ITE itu delik aduan. Sehingga, jika ada yang keberatan maka orang pribadi tersebut yang melaporkan. Hanya, jangan sampai membagikan foto atau video dengan narasi yang sangat berbeda dari kenyataannya.
“Intinya foto dan video tidak untuk kepentingan komersial dan dibumbu-bumbui lewat kreativitas content creator, apalagi disertai informasi hoax dan ujaran kebencian,” jelas Ibrahim.
JAM MALAM
Dalam Jumat Curhat itu, Arbainah juga menyarankan agar ada ‘jam malam’ di Taman Bekapai khususnya untuk anak-anak SD dan SMP bahkan SLTA yang masih usia sekolah.
“Taman Bekapai itu memang tempat santai. Tetapi, terkadang anak-anak sampai tinggi malam tak pulang. Ngumpul dan dikhawatirkan berbuat hal negatif. Kita mau negur tak enak sehingga diperlukan pengawasan oleh petugas kepolisian dan aparat terkait,” pinta Arbaniah.
Dalam konteks ini, Bhabinkambitmas Klandasan Ulu Sinaga menegaskan, patroli rutin dilakukan di Taman Bekapai. Hanya, jika malam tentu koordinasi diperlukan khususnya untuk Taman Bekapai dan sekitarnya.
“Ada domain kewenangan kecamatan dan ada satpol PP. Tetapi, nggak masalah nanti kita koordinasi dan melakukan pengawasan maksimal. Syukur-syukur di Taman Bekapai dipasang CCTV,” ujar Sinaga yang dinilai warga selalu membantu dalam bidang kamtibmas di Klandasan Ulu.
Sekretaris Kelurahan (Seklur) Klandasan Ulu Fauziah Nurmauli Damayanti menegaskan, pihaknya akan berjuang bagaimana penyediaan CCTV itu. Bisa diusulkan atau lewat Forum CSR untuk diminta partisipasi dari sejumlah perusahaan.
“Silakan saja. Tetapi, Forum CSR itu tidak mengelola uang, hanya program. Nanti diupayakan bagaimana sejumlah perusahaan di Balikpapan Kota bisa ikut terlibat penyediaan CCTV atau Pemkot Balikpapan melalui DPRD,” kata H Sugito SH MH, moderator acara yang juga Ketua Forum CSR Balikpapan.
BRILINK DAN LALIN
Sementara itu tokoh masyarakat yang biasa disapa ‘Pak JK’ menyinggung kaitan pelayanan kaitan BRILink, di mana ini adalah layanan dilakukan oleh nasabah sebagai agen. Layanan ini untuk transaksi perbankan secara online, termasuk transfer uang, pembayaran tagihan dan pembelian pulsa.
“BRILink yang ditunjang mesin EDC sudah nggak berfungsi pak. Saya juga menjadi agen BRILink, sehingga sangat memerlukannya,” kata Pak JK alias Yusuf.
Sementara itu Ari dari BRI menyebutkan, masukan dari warga akan dievaluasi. Karena, BRILink EDC memang sangat membantu berbagai transaksi. “Electronic Data Capture (EDC) masih dalam pengadaan. Semoga segera terealisasi yang di Pasar Klandasan,” kata Ari.
Banyak hal yang disampaikan warga di Jumat Curhat, termasuk pengamanan pasar, rekayasa parkir serta bagaimana memasang traffic light di tiga persimpangan yakni depan Gedung DPRD, persimpangan Gedung Parkir dan kawasan Telaga Sari. “Rawan pak, sudah ada korban dan semua meninggal dunia. Ini perlu solusi,” kata Edy.
Hal ini direspons positif Dede K dari Ditlantas Polda Kaltim yang menurutnya, kewenangan rambu itu adalah dishub sesuai status jalan. “Kita koordinasikan lewat forum lalu-lintas bersama dishub kota nanti pak,” ujar Dede.
Hal lain kaitan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), apakah pajak progresif masih berlaku. Disebutkan Dede, itu kewenangan Bapenda Kaltim dan masih berlaku sesuai perda.
Kaitan SIM juga demikian, warga mengeluhkan karena jika praktek dan gagal, maka harus menunggu kembali untuk praktek lanjutan hingga dua minggu. Apakah kalau ada razia bisa diberi ‘surat sementara pengurusan’, sehingga tidak sampai dianggap tidak memenuhi syarat berkendara saat terkena Razia.
“Mengenai ini memang karena begitu banyak yang melakukan praktek. Sehingga, jadwal harus disusun kembali dengan durasi 2 minggu. Tetapi, mengenai surat sementara itu akan kami koordinasikan dengan pimpinan,” kata Dede K.
Dalam Jumat Curhat itu, AKBP Eko Alamsyah menegaskan, semua masukan dari warga tetap dicatat. Dan, dikoordinasikan dengan satuan kerja (satker) di Polda. “Persoalan yang mengemuka di Jumat Curhat bukan dibiarkan. Insya Allah kita follow up dan semuanya memerlukan koordinasi,” katanya yang mengakhiri kegiatan dengan pemberian sarana kontak kepada seluruh undangan dari Ditreskrimsus. (gt)
