TINTAKALTIM.COM-Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE ME menegaskan, pipa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PDAM) usianya sudah tua dan usang. Sehingga, harus diremajakan (direvitalisasi). Tujuannya, agar tak ada lagi kebocoran yang sering terjadi.
Nyaris pipa yang ada dan terpasang hampir semua sudah tua itu berpengaruh pada distribusi air. Sebab dulu merupakan program dari Bank Dunia bernama Kalimantan Urban Development Project (KUDP) yang belum pernah dilakukan peremajaan.
“Mohon maaf memang sering bocor. Bagaimana tidak, jika tekanan ditingkatkan sejalan dengan distribusi air, maka pipa tidak kuat. Sehingga sering bocor. Ditambah kondisi kontur jalan di mana pipa terpasang naik-turun. Itulah berpengaruh pada pipa yang memberi implikasi kebocoran,” kata Walikota di hadapan ratusan ketua RT, LPM, LKM dan tokoh masyarakat Balikpapan Utara pada acara rakor ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) Tahun 2024 di aula Kecamatan Balikpapan Utara, Jumat (20/9) malam.
Rakor itu menghadirkan sejumlah pembicara untuk edukasi yakni Dirut PDAM Balikpapan Dr Yudi Saharuddin MM, Kadis Perkim Balikpapan Raifiuddin, Kepala Kesbangpol Sutadi, babinsa dan bhabinkamtimas dan dihadiri Camat Balikpapan Utara Muhammad Fadli Pathurrahman.
Selain itu, jajaran anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Utara juga hadir dari multi-partai yakni Adi Fauzi Firmansyah (Golkar), Iwan Wahyudi (PPP), Hj Yusdiana (Nasdem), Hailili Adinegara (PKB) dan lainnya.
Dikatakan Walikota, program PDAM sudah dijelaskan Dirut PDAM Yudi Saharuddin secara gamblang kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga, informasinya biar jelas dan tidak sekadar hoax. Sebab, era digitalisasi hal-hal yang belum dikonfirmasi terkadang diolah sedemikian rupa.
“Saya sudah katakan, jangan layani penghujat. Apalagi kritik yang destruktif atau tidak membangun. Jika pemerintah itu dikritik tentu wajib hukumnya. Tetapi, kalau memfitnah itu tak perlu dilayani. Apalagi kaitan dengan persoalan air bersih,” jelas walikota.
Mengenai revitalisasi pipa PDAM, direncanakan akan terus dilakukan. Agar, seluruh pipa yang lama bisa diganti tetapi sifatnya bertahap dan memerlukan waktu.
“Insya Allah itu program PDAM hingga tahun 2026. Jadi, itulah program yang saya jalankan agar kondisi pipa harus diganti. Selain itu juga mencari air baku dengan berbagai regulasi didukung direksi dan dewas PDAM,” kata Walikota.
BBM DAN ELPIJI
Dalam konteks antrean BBM dan elpiji, menurut Walikota harus dilihat secara rasional. Kuota kaitan pertalite memang dikurangi dari pusat. Hanya, ternyata kondisi BBM di Balikpapan ini lebih banyak diduga kuat karena banyaknya tambang dan kepentingan lainnya
“Ini karena terjadi adanya perbedaan (disparitas) harga antara yang subsidi dan industri. Misalnya, solar subsidi sebenarnya itu yang berhak mendapatkannya sudah jelas. Hanya, yang terjadi banyak yang memang antre untuk mendapatkan solar subsidi. Karena, harganya lebih murah dari yang industri,” kata walikota.
Ia menyebutkan, Pertamina punya domain pengawasan di dalam hal ini. Tetapi, sekarang sudah diatur bahwa untuk membeli pertalite harus menggunakan aplikasi dan kebutuhannya memang tinggi.
“Antrean terjadi karena memang BBM-nya yang diperlukan masyarakat perlu ditambah. Tetapi, kaitan pertalite misalnya, harusnya itu kan pihak-pihak tertentu saja. Hanya, kenyataannya yang mampu pun beli pertalite,” jelas Walikota.
Demikian halnya elpiji, kalau disebut langka sebenarnya tidak. Yang terjadi adalah, gas elpiji melon atau 3 kilogram itu peruntukannya jelas yakni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Tetapi, hampir semua menggunakan yang 3 kilo.
“Apa ini harus disalahkan. Sebenarnya ini kan tergantung masyarakatnya. Padahal, di gas elpiji itu tertulis hanya untuk orang miskin. Kalau langka rasanya tidak,” kata Walikota.
Ia menyebutkan, memang untuk gas elpiji itu untuk mereka yang berdagang dan usaha kecil. Tetapi, tempat-tempat makan yang omsetnya besar masih menggunakan gas elpiji 3 kg. Itu sebenarnya untuk yang memerlukan saja.
“Ini yang terjadi, seoleh gas elpiji 3 kilogram itu tidak tepat sasaran. Hanya, Pemkot Balikpapan tetap berupaya maksimal agar ketersediaan gas itu tetap ada dan jangan sampai langka,” ujar Walikota.
Walikota juga meminta kepada ketua RT, LPM dan LKM untuk tetap menjaga Kota Balikpapan kondusif. Apalagi pada saat pelaksanaan pilkada.
“Silakan bebas menyalurkan pilihan. Kuncinya aman. Hanya saya boleh toh menyampaikan nama Rahmad itu Bagus toh,” kelakar Walikota disambut applaus hadirin.
Di bagian lain, Walikota memberi apresiasi jajaran bhabinkamtibmas dan babinsa serta pihak kelurahan yang masuk dalam 3 pilar kamtibmas terus menjaga kotanya aman dan warganya guyub.
“Nanti insentifnya sama Pak Camat. Tetapi, kalau uangnya ada untuk dana operasional (DO) RT tak masalah jika diusulkan sesuai upah minimum kota (UMK). Catatannya, uangnya ada. Kan APBD itu dibagi-bagi untuk kepentingan masyarakat lainnya juga,” jelas Walikota yang juga memberi apresiasi Kecamatan Balikpapan Utara telah melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan sudah sinergi menjaga lingkungan aman.
Sementara itu Camat Balikpapan Utara Muhammad Fadli Pathurrahman menegaskan, rakor trantibum bertujuan untuk menyamakan persepsi dan sekaligus dijadikan ukuran untuk menata kota sekaligus memberikan edukasi ke ketua-ketua RT, LPM dan LKM kaitan program pemerintah kota (pemkot).
“Kami selalu sinergi dengan seluruh elemen membangun kota ini khususnya Balikpapan Utara. Khususnya dengan tiga pilar bhabinkamtibmas, babinsa dan lurah termasuk ketua RT, LPM dan LKM. Sehingga, rakor bisa dijadikan upaya untuk edukasi dan membuat langkah-langkah ke depan dalam program pembangunan lebih baik,” kata Camat. (gt)
